Rabu, 28 Juli 2021 09:11

Paripurna Pandangan Umum LKPJ 2020, Fraksi Soroti Rendahnya Capaian PAD dan Covid - 19

Fraksi-fraksi di DPRD Kuansing menyoroti rendahnya realisasi PAD dan serapan anggaran Covid-19. Disampaikan di paripurna pandangan umum LKPJ 2020.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kuansing menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi tentang Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD 2020, Senin (26/7/2021).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kuansing Dr. Adam, MH serta dihadiri Bupati Kuansing, Andi Putra, SH. MH, dalam paripurna tersebut, sejumlah fraksi memberikan catatan. Salah satunya terkait penanganan Covid-19 hingga rendahnya capaian PAD.

Fraksi Golkar melalui Jubir Endri Yupet SH. Fraksi Golkar mengapresiasi hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kita berharap hasil WTP ini dapat dipertahankan secara kontinu. Namun masih ada "PR", soal penataan aset tetap yang tidak tertib seperti dikuasai dan digunakan pihak lain," katanya.

Kemudian terkait penganggaran dan menejemen kas, Endri menyampaikan agar mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Termasuk masih rendahnya serapan akibat refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19.

"Kita minta Pemda tidak ragu membelanjakan APBD di sektor produktif dalam penanganan Covid," pintnya.

Fraksi PPP menyoroti soal kurang maskimalnya penanggulangan Covid-19. Salah satu indikatornya, kasus Covid-19 yang semakin meningkat di Kuansing.

"Kami mendorong untuk segera ada terobosan strategis yang kreatif yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku," kata Juru Bicara Fraksi PPP Naswan.

Fraksi Gerindra melalui jubirnya Sholehudin menyoroti masih rendanya capaian PAD dan kurang maksimal. PAD tahun 2020 target Rp. 91,3 miliar namun teralisasi Rp. 73,9 miliar atau 80,96 persen.

  Menurutnya, masih banyak potensi sumber PAD yang digali dan maksimalkan. Salah satunya seperti retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah.

"Tahun lalu retribusi daerah baru tercapai 50,59 atau Rp. 9 miliar. Sementara pengelolaan kekayaan daerah tercapai 55 persen Rp. 4 miliar," ungkapnya.

Maka Fraksi Gerindra mendorong Pemda benar-benar serius untuk menggalin sumber PAD. Baik di sektor pariwisata dan aset-aset Pemda seperti perkebunan Pemda yang terbengkalai.

"Jika digali potensinya sangat besar. Maka Pemkab harus bisa membuat terobosan untuk meningkatkan PAD," sebutnya.* (rls-Jok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang