Senin, 26 Juli 2021 16:45

DPRD Riau Minta Telaah Bersama SIPD

Mengantisipasi tak terealisasinya SIPD Riau, Dewan berharap ada telaah bersama pihak terkait.

Riauterkini-PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menilai ada hal yang rumit tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Diharapkan ada telaah bersama dari konteks identifikasi sehingga tidak menjadi kendala ketika tidak terealisasi.

Fajar Tejo Nuswantoro dalam bangda.kemendagri.go.id, diakses Minggu (25/7/21) menjelaskan, SIPD ini berkaitan dengan hasil pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan beberapa dasar hukum.

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); serta 4) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri 005/4712/Bangda tanggal 17 Oktober 2016 perihal Rapat Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan di Provinsi Riau dinilai rumit, lalu, apakah kondisi ini hanya di Provinsi Riau saja, tentu tidak. Di sejumlah provinsi di Indonesia juga mengalami hal yang sama.

Frans Diona dan Utami Paradina, dalam penelitiannya berjudul Impelementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah, dipublikasikan ejournal.ipdn.ac.id, diakses Minggu (25/7/21) mendapatkan hasil, bahwa implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran para pelaksana SIPD tentang implementasi SIPD yang bisa dilihat dari tingkat keterisian data SIPD pada salah satu provinsi di Indonesia.

Selain itu, belum maksimal peraturan pelaksana terkait dengan sanksi administratif bagi penanggung jawab SIPD untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pengisian data.

Saran dari penelitian ini antara lain perlunya komitmen kepala daerah dalam mengimplementasikan program SIPD. Pemerintah perlu juga menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan sanksi administratif untuk Dinas Instansi yang tidak mendukung program SIPD.

Sementara itu, di Provinsi Riau, SIPD telah disosialisasikan sejak tahun 2017. Dalam bappedaprov.riau.go.id, diakses Minggu (25/7/21) telah dilakukan pengelompokan, untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam penginputan data SIPD dan menghindari overload pengguna SIPD dari seluruh Indonesia baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Terdapat beberapa usulan dan saran dari perangkat daerah, defenisi operasional untuk setiap elemen data SIPD agar dapat menggambarkan kondisi daerah yang sesungguhnya.

SIPD ini terus bergulir, DPRD Provinsi Riau kembali memberi penekanan, dalam media sosial resmi Humas DPRD Riau, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto menghadiri acara Rapat Koordinasi dengan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau dan Forkopimda terkait tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia secara virtual, di Balai Serindit Aula Gubernuran, Kamis (22/07/2021) lalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Riau Syamsuar serta Forkopimda Provinsi Riau serta OPD-OPD terkait.

Syamsuar menjelaskan ada 4 arahan presiden yang perlu dilaksanakan di antaranya seperti :, 1. Menyeimbangkan strategi penanganan dampak kesehatan dan ekonomi secara beriringan; 2. Arahan presiden dan mendagri kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan dana alokasi umum untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19;

3. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara serius, bersama-sama dan berimbang mengalokasikan anggaran untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah pada APBD masing-masing; 4. Pemerintah pusat beserta lembaga pengawas mengikuti dan memantau pelaksanaan APBD provinsi dan kabupaten/kota, terutama anggaran Covid dan juga non Covid-19.

“Arahan presiden kalau lancar kegiatan tentunya akan mempengaruhi ekonomi di masing-masing daerah. Perlu di ketahui saat ini ada tiga daerah di Riau yang mengalami penuruan ekonomi yaitu Kota Pekanbaru, Bengkalis dan Dumai. Harapan kita kelak ketiga ini bisa meningkat pertumbuhan ekonominya,” tuturnya.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto mengatakan, identifikasi persoalan APBD harus ada pembicaraan penerapan SIPD karena di DPRD dan Pemprov ada beberapa pembahasan yang cukup rumit berkaitan dgn SIPD.

“Saya pikir perlu di telaah bersama dari konteks identifikasi sehingga SIPD tidak lagi menjadi kendala Ketika tidak terealisasi,” jelas Hardianto.(Advertorial Humas DPRD Riau/noprio sandi)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang