Rabu, 16 Juni 2021 21:05

Jadi Ketua DPW PPP, Syamsurizal Diyakini Mampu Angkat Logo Kabah Dipertarungan Politik

Syamsurizal jadi Ketua DPW PPP. Diyakini mampu angkat partai memenngi pertarungan politik.

Riauterkini - PEKANBARU - Anggota DPR RI Syamsurizal jadi Ketua DPW PPP periode 2021-2025 mendatang. Terpilihnya, mantan Syamsurizal, setelah tim formatur menyepakatinya.

Ada pun alasan memilih Syamsurizal sebagai Ketua DPW PPP, selain karena dikenal masyarakat luas, juga pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Diantaranya sebagai Bupati Bengkalis dua periode. Mantan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, termasuk sejumlah jabatan penting lainnya saat berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Riau.

"Penunjukan setelah tim formatur berembuk, mengkaji. Baik dari aspek sosok mau pun demi PPP ke depan," kata Ketua DPC PPP Pekanbaru, Zulkarnain, yang juga merupakan anggota formatur, Rabu (16/6/21).

Zulkarnain satu diantara total lima orang yang dibentuk dari hasil Muswil PPP, beberapa waktu lalu. Ditambahkannya, penunjukan merupakan suara bulat, untuk memberikan amanah kepada Syamsurizal.

Lima anggota formatur tersebut, diketuai Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Dengan rincian, satu orang unsur DPW Afrizal Hidayat, dan tiga orang unsur DPC, yakni Agus Salim DPC Inhil, Dedi Putra DPC Meranti termasuk Zulkarnain DPC Pekanbaru.

Lima anggota formatur tersebut, diberi waktu hingga 20 hari atau hingga 20 Juni 2021 untuk memilih ketua dan menyusun kepengurusan.

Ditambahkan Zulkaranin lagi, sosok Syamsurizal diyakini bisa membawa partai berlogo Kabah itu, menang dalam berbagai pertarungan politik ke depan. Seperti pemilihan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Walikota (Pilwako), serta Pemilihan Bupati (Pilbup) pada 2024 nanti.

"Pertimbangan ini tentu sudah dikaji secara matang. Kami yakin pak Syamsurizal bisa mewujudkannya," ungkap Zulkarnain.***(mok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang