Kamis, 22 April 2021 19:14

Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah, Bupati Rohul Teken PKS dengan DJP Riau

Bupati Rohul meneken Perjanjian Kerja Sama atau PKS dengan Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Riauterkini-PASIRPENGARAIAN- Sebanyak 84 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia, termasuk Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, telah menandatangani perjanjian kerja sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama DJP, melalui Kanwil DJP Riau, di ruang rapat rumah dinas Bupati Rokan Hulu di Pasirpengaraian, Rabu 21 April 2021.

PKS ditandatangani Bupati Rokan Hulu sebagai upaya dalam mendukung optimalisasi pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah.

Penandatangan perjanjian kerja sama tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Riau Aspril Antomiardi Widodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu H. Abdul Haris S.Sos M.Si, Kepala KP2KP Pasirpengaraian Larisman Gaja, dan Kepala Bapenda Rokan Hulu Elbizri SSTP.

Berdasarkan keterangan pihak Kanwil DJP Riau, penandatanganan PKS DJP merupakan perluasan kerjasama tahap ketiga dengan pemerintah daerah, setelah program piloting pada 2019 bekerjasama dengan tujuh Pemda, dan pada tahap kedua pada 2020 dengan 78 Pemda, termasuk dengan Pemkab Rokan Hulu.

Bupati Rokan Hulu Sukiman, dikonfirmasi Kamis 22 April 2021, berharap adanya kerjasama dengan DJP tersebut dapat mengoptimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah agar memberikan informasi dan data perpajakan, dengan harapan dapat digunakan dalam menggali potensi perpajakan, serta evaluasi penerimaan pajak di daerahnya.

"Kita berharap bagaimana mengoptimalkan potensi pajak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, baik pajak yang dipungut dan didapatkan Pemkab menjadi penerima pajak dan retribusi daerah, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," harap Bupati Rokan Hulu.

Pria yang pernah menjabat Dandim Indragiri Hilir ini berharap adanya perjanjian kerjasama dengan DJP dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Seluruh potensi pajak di daerah akan digali oleh Kanwil DJP Riau, dan bagi hasilnya tentunya akan kembali lagi ke Kabupaten Rokan Hulu, dan potensi yang ada sesuai kewenangan yang boleh dipungut Pemda akan menjadi poin-poin dalam perjanjian.

Memulai kerja sama nantinya mulai dilakukan pemutahiran data, pemetaan potensi, penyuluhan pajak, penagihan sampai adanya sanksi, karena Kanwil DJP Riau bisa memberikan sanksi kepada wajib pajak setelah dilakukan upaya penagihan wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban.

"Ini yang kita harapkan betul-betul penerimaan pajak pusat dan daerah di Rohul bisa optimal," ujar Bupati Sukiman.

Sementara, Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Riau, Aspril Antomiardi Widodo, menerangkan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya di wilayah Riau, DJP melakukan perluasan kerja sama dengan tiga kepala daerah, seperti Bupati Rokan Hulu, Bupati Kampar, dan Bupati Siak.

Ruang lingkup yang diatur dalam perjanjian kerja sama sendiri, tambah Asril, adalah pembangunan basis data perpajakan berkualitas, koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah, pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan, pelaksanaan pengawasan bersama di bidang perpajakan, serta kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

"Saat ini pajak menjadi sumber pendapatan yang sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan, pembiayaan keamanan, infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pembiayaan lain baik yang dikelola pemerintah pusat dan daerah," kata Asril.

Penanganan penyebaran wabah Covid-19 saat ini, sambung Asril, tentunya juga membutuhkan perhatian khusus dan pembiayaan sangat besar, baik untuk vaksinasi maupun penanganan medis lain.

Melalui kerja sama dengan Pemda tersebut diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam tugas antar instansi pemerintah pengelola pajak pusat dan pajak daerah, melalui kegiatan pengawasan bersama.

"Sehingga mampu menjawab tantangan perpajakan saat ini, yaitu meningkatkan kepatuhan masyarakat dan tentunya diharapkan dapat penerimaan pajak pusat dan pendapatan daerah," papar Asril.

Dukungan dari berbagai pihak, menurut Asril, tentu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama di lapangan, terutama dukungan masing-masing kepala daerah merupakan langkah maju bagi perluasan program kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Asril berharap semua Pemda ke depannya ikut terlibat dalam program kerja sama tersebut, sehingga keterpaduan dalam upaya peningkatan penerimaan dan kepatuhan perpajakan terwujud.***(Adv/ Pemkab Rokan Hulu)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang