Selasa, 19 Januari 2021 13:45

Perkara Korupsi Disdikpora Kuansing Mulai Disidang Pekan Depan

Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengumumkan jadwal sidang perkara korupsi Dispora Kuansing. Mulai digelar pekan depan.

Riauterkini-,PEKANBARU- Dipimpin majelis hakim Saut Maruli Tua Pasaribu SH. Tiga terdakwa terjerat perkara korupsi Pengadaan Modul Eksperimen Pembelajaran IPA Sain SD Berbasis Digital Interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing) diadili pekan depan.

Tiga terdakwa yang didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar dan akan dihadirkan kepersidangan adalah, Sartian Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Disdikpora Kuansing selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian Endi Erlian selaku Direktur CV Aqsa Jaya Mandiri sebagai penyedia jasa, dan Aries Susanto selaku pelaksana kegiatan.

Kepada riauterkini.com Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru Rosdiana Sitorus SH, mengatakan bahwa sidang perdana dugaan korupsi di Disdikpora disidangkan tanggal 27 Januari 2021 pekan depan.

" Agenda sidang perdana digelar pada Rabu pekan depan, dengan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu SH," ucapnya.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Roni Saputra SH. Perkara korupsi ini terjadi pada medio Mei hingga Agustus 2019 lalu, saat Disdikpora Kuansing mendapatkan anggaran sebesar Rp4.500.000.000 untuk pengadaan alat peraga dan alat pembelajaran SD dan nama pekerjaan Pengadaan Modul Eksperimen Pembelajaran IPA Sain SD Berbasis Digital Interaktif.

Selanjutnya, terdakwa Sartian bersama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK) Wiwin Satriadi dan saksi Benny Hartoni (staf bidang sarana dan prasarana) melakukan suvery harga barang ke Bekasi yaitu di kantor dan Gudang PT. GRAND SAINS. Saat itu mereka bertemu dengan Direktur PT. GRAND SAINS, Soedarto Eka Saputrawan.

Terdakwa lalu meminta daftar harga, melakukan pengecekan ke gudang serta melihat stok barang selain itu juga melakukan survey dan meminta daftar harga barang beberapa perusahaan lainnya. Kemudian untuk penetapan spesifikasi teknis barang, terdakwa Sartian mengacu kepada spesifikasi teknis barang yang ada di PT. GRAND SAINS.

Sedikitnya ada 34 daftar barang lengkao dengan harganya yang diberikan oleh PT. GRAND SAINS kepada terdakwa Sartian. Secara garis besar alat itu adalah, Modul Pembelajaran Magnet, Sensor Unit Utama, Universal Input, Sensor Accessories CD Software, Charger, Casing/Tas Manual Dan LKS, Modul Sel Surya.

Kemudian, Laptop Untuk Sensor, Colour Led TV 32, Mikroskop Camera Digital + Preparat 20 Jenis, Modul Mikroskop Pemula, Kit IPA Sains, Kit IPBA, poster Pemebelajaran IPA, Catu Daya Terproteksi 5A, Stand Gantungan Carta.

Total hargaalat 1 paket Rp204.546.000 dan ditambah PPN 10 % Rp20.454.600. Sehingga total Keseluruhan Rp225.000.600.

Kemudian, terdakwa Sartian selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan daftar harga barang yang diperoleh terdakwa dari PT. GRAND SAINS yaitu dengan harga total 20 paket barang sebesar Rp.4.500.000.000. Padahal berdasarkan keterangan saksi ADIL SIMANJUNTAK selaku Direktur Utama PT. GRAND SAINS menyatakan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 20 paket itu, pihaknya memberikan potongan diskon sekitar 40 % sedangkan untuk pajak PPn, PPh, distribusi dan pelatihan sudah termasuk dalam diskon tersebut.

Setelah proses lelang, akhirnya kegiatan ini dimenangkan oleh CV. AQSA JAYA MANDIRI dengan Direktur terdakwa ENDI ERLIAN, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.490.186.000. Namun kenyataannya, kegiatan ini dilaksanakan oleh terdakwa ARIES SUSANTO dengan menggunakan perusahaan CV. AQSA JAYA MANDIRI dengan cara meminjam secara lisan kepada saksi ENDI ERLIAN. Dengan kesepakatan, ARIES akan memberikan fee sebesar 2.5 % dari nilai kontrak.

Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp 1.355.570.000.

ketiga terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***(har)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang