Rabu, 2 Desember 2020 12:59

Polda-Abujapi Riau Gelar Sosialisasi Perpol nomor 4/2020

Kapolri menerbitkan Perpol no 4/2020 tantang pamswakarsa. Dirbinmas Polda Riau mensosialisasikannya ke Abujapi.

Riauterkini-PEKANBARU-Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Hal tersebut menjadi landasan reformasi satuan pengaman (satpam) di Indonesia.

Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau mensosialisasikan Perpol (Peraturan Polri) nomor 4 Tahun 2020, tentang pengamanan swakarsa kepada ABUJAPI (Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia), BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia) dan puluhan satpam di salah satu hotel berbintang di Pekanbaru, Rabu (2/12/20).

Dirbinmas Polda Riau Kombes Pol Krispramono mengatakan, sosialisasi dalam rangka optimalisasi aksi menuju anggota Satuan Pengamanan (Satpam) yang tangguh dan profesional. Guna mendukung terciptanya Satpam yang profesional dalam melaksanakan tugas.

“Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tersebut, mengulas mengenai perubahan seragam Satpam dan pengaturan seragam Satkamling. Jadi sosialisasi ini agar semua BUJP dapat mengetahui dan memahami segala ketentuan dari Perpol nomor 4 Tahun 2020,” katanya.

Perpol nomor 4 tahun 2020 menyebutkan seragam satpam yang baru berwarna gradasi dan 20 persen lebih terang dari warna seragam Polri. Di seragamnya juga disertai jenjang dan pangkat.

“Perubahan warna seragam Satpam tersebut secara psikologis bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara anggota Polri dengan Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, menambah rasa kebanggaan dan lebih percaya diri anggota Satpam dalam melaksanakan tugas Peraturan ini juga mengukuhkan Satpam profesi dimuliakan sebagai pengemban pengamanan suatu intitusi atau badan usaha,” tambah Krispramono.

Ketua BPD ABUJAPI Riau, Edi Darmawi mengatakan bahwa dengan adanya Perpol ini, ke depan, satpam akan menjadi profesi yang cukup bagus dan membanggakan. Tentunya satpam akane dapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personal satpam.

"Ke depannya, seluruh komponen BUJP dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan Perpol ini. Kondisi ini tentu akan berpengaruh kepada peningkatan kamampuan satpam dengan dilaksanakannya berbagai pelatihan yang diberikan kepada satpam," terangnya.

Industri Security dan Pendidikan Satpam

Di Indonesia sampai saat ini belum ada Pendidikan formal dibidang Security yang dapat menghasilkan lulusan D1, D3, S1, yang ada adalah Program S2 Manajemen Security oleh KIK – UI. Sehingga diharapkan bisa mengadakan Pendidikan formal dibidang Security di Indonesia, yang dibutuhkan hanya komitmen pemangku kepentingan. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk mendorong lahirnya lembaga Pendidikan vokasi terkait ilmu terapan manajemen pengamanan dari tingkat diploma sampai dengan level sarjana terapan sebagai upaya yang berkesinambungan dalam menciptakan SDM yang memiliki kompetensi.

Problem utama dari Pendidikan vokasi bidang pengamanan adalah POLRI selaku pembuat kebijakan belum maksimal melakukan penyesuaian kebijakan terkait industry pengamanan. Pendekatan yang dilakukan sampai dengan saat ini adalah pendekatan kewenangan. Masih lemahnya regulasi yang mengatur industri jasa pengamanan. Regulasi yang mengatur industri jasa pengamanan mencakup sasaran, manfaat, Satpam dan jasa pengamanan serta para penggunanya. "Mengingat semakin tingginya pertumbuhan industri jasa keamanan di Indonesia dan guna mencegah tergerusnya fungsi penting serta peran strategis Satpam dan jasa pengamanan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka diperlukan regulasi pemerintah yang lebih tinggi dan strategis guna mengatur industri Satpam dan jasa pengamanan dimaksud. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tidak termasuk sebagai peraturan yang mengikat secara umum kecuali diamanatkan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi,* terang Edi Darmawi.

Oleh karena itu, tambahnya, perlu ada regulasi yang mengatur industri jasa pengamanan tentang standarisasi tata kelola sistem manajemen, SDM, dan teknologi keamanan. Untuk menjadi Pendidikan vokasi, Pendidikan Satpam sangat memungkinkan untuk dilakukan mengingat ketrampilan pengamanan yang telah di terapkan di industry pengamanan oleh perusahaan jasa pengamanan saat ini merupakan ilmu terapan seperti pencegahan kejahatan berbasis Manajemen Resiko Pengamanan, Manajemen Keberlangsungan Usaha, Manajemen Tanggap Darurat, Rekayasa Keamanan Lingkungan, Manajemen Keamanan Informasi dan ilmu terapan lainnya yang berinduk pada standar internasional.

"Ilmu terapan di bidang pengamanan tidak terkait langsung dengan ilmu kepolisian yang mempelajari lembaga kepolisian namun dalam prakteknya ilmu manajemen pengamanan masih berinduk ke Kajian Ilmu Kepolisian seperti program di Sekolah Global Dan Stratejik Universitas Indonesia pada level magister," sebutnya.*(H-we)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang