Selasa, 1 Desember 2020 11:24

GPBR Laporkan Kejanggalan Ijazah Dua Cabup Rohil ke Polda dan Kejati Riau

Ijazah Cabup Rohil Asri Auzar dan Afrizal Sintong dilaporkan GPBR ke Polda dan Kejati Riau karena ada kejanggalan.

Riauterkini-PEKANBARU - Gerakan Pilkada Berintegritas Riau (GPBR) 2020 resmi melaporkan dugaan kejanggalan serius dalam penggunaan ijazah dua kandidat bupati di Pilkada Rokan Hilir (Rohil) ke Polda dan Kejati Riau, Senin (30/11/20) kemarin. Dua calon itu yakni Afrizal Sintong dan Asri Auzar.

Pelaporan resmi disampaikan langsung oleh , SH ke Polda Riau. Selain itu, laporan juga disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Riau.

"Kami merasa tidak ada tindak lanjut yang konkret dari Bawaslu Riau dan KPU Riau terkait informasi yang kami sampaikan dua pekan lalu. Sehingga, kami mendorongnya ke penyelesaian lewat jalur hukum yang adil, transparan, tuntas dan profesional," ujar Koordinator Gerakan Pilkada Berintegritas Riau 2020, Pagar usai melaporkan temuannya ke Mapolda Riau.

Bukan hanya ke Kejati Riau dan Polda Riau, massa juga menyampaikan hal ini dengan melayangkan surat laporan ke Bareskrim Mabes Polri dan Jampidsus Kejaksaan Agung.

"Agar informasi dan laporan ini bisa diketahui dan disupervisi oleh pucuk pimpinan kedua institusi hukum kita tersebut," kata Pagar.

Sebelumnya, Gerakan Pilkada Berintegritas Riau 2020 telah menggelar dua kali aksi damai menuntut penegakan hukum dan aturan di Pilkada Rohil. Aksi pertama dilakukan di Bawaslu Riau pada Senin (16/11/20) dan dilanjutkan aksi di KPU Riau pada Rabu (18/11/20) lalu.

Pagar menegaskan, isu ijazah amat sensitif dan harus dituntaskan. Pihaknya tidak menuduh ijazah kedua calon bupati tersebut palsu, namun menemukan dugaan kejanggalan yang serius.

"Ini yang menurut kami patut ditindaklanjuti. Apalagi ini menyangkut soal ijazah pendidikan, ada aspek moral dan sosial di dalamnya. Pemimpin yang memiliki integritas dan kejujuran. Oleh sebab itu, kita sampaikan ke institusi yang berwenang untuk memeriksa dugaan kejanggalan tersebut," kata Pagar.

Adapun indikasi dugaan temuan yang diperoleh oleh Gerakan Pilkada Berintegritas Riau 2020 yakni adanya dugaan kejanggalan yang memicu kecurigaan yang mana Asri Auzar tidak menggunakan ijazah akademik S1 (SH) dan gelar akademik S2 (M.Si) miliknya. Diketahui pada saat pendaftaran awal, Asri menyertakan kedua ijazah tersebut. Kedua ijazah tersebut (S1 dan S2) juga dipakainya saat mencalonkan diri dalam pemilu legislatif DPRD Riau pada tahun 2019 dan Asri terpilih sebagai anggota DPRD Riau.

Namun, kata Pagar saat penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Rokan Hilir tidak mencantumkan ijazah S1 dan S2 milik Asri tersebut. Pihaknya menduga terjadi penarikan dokumen ijazah pada proses perbaikan berkas administrasi calon kepala daerah sebelum calon ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari Keputusan KPU Rokan Hilir nomor: 178/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rikan Hilir, dimana KPU Rohil yang hanya menetapkan nama H. Asri Auzar, tanpa disertai gelar S1 dan S2.

Temuan selanjutnya, kata Pagar yakni pada ijazah pendidikan yang dipakai oleh calon bupati Afrizal. Dari hasil penelusuran ada dugaan kejanggalan yang serius pada penggunaan ijazah Paket C yang dipakai oleh Afrizal pada saat ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPRD Rokan Hilir periode 2014-2019 lalu.

Diketahui, proses pendaftaran sebagai caleg saat itu dilakukan