Ahad, 29 Nopember 2020 13:00

Terima APBD 2021, Fraksi PKB DPRD Inhu Tidak Tanggung Jawab Atas Anggaran BTT

Naik fantastis, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Inhu menegaskan tidak bertanggung jawab terkait anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Riauterkini-RENGAT-Walau menerima APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, namun fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Inhu menegaskan tidak bertanggung jawab terkait anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang naik fantastis.

Tidak bertanggung jawabnya fraksi PKB DPRD Inhu terkait anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang naik fantastis dalam APBD TA 2021 disampaikan dalam rapat Paripurna Pengesahan APBD Inhu TA 2021 yang digelar, Sabtu malam (28/11/20) bertempat di aula utama gedung DPRD Inhu. Dimana dalam rapat paripurna tersebut, fraksi PKB DPRD Inhu menerima APBD Inhu TA 2021 dengan catatan.

"Fraksi PKB tidak bertanggung jawab terkait anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang naik fantastastis tanpa keterangan dari tahun 2020 sebesar Rp500 juta, naik tahun ini sebesar Rp5,7 miliar. Kami ingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengalokasikan dan mempergunakan uang rakyat," ujar Rosman Yatim anggota Banggar DPRD Inhu yang membacakan tanggapan fraksi tersebut.

Dalam catatan tersebut fraksi PKB DPRD Inhu juga meminta pemerintah agar menambah pagu anggaran dinas UMKM dan Ketahanan Pangan untuk pagu anggaran berikutnya. Karena anggaran UMKM dan Ketahanan Pangan pagunya sangat minim dan berkurang anggaranya pada tahun 2021 ini. Padahal dua OPD ini sangat dibutuhkan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami atas nama fraksi PKB DPRD Inhu berpendapat terhadap Ranperda APBD 2021 menerima dengan catatan, menerima dan terima kasih kepada presiden Joko Widodo Datuk Seri Setia Amanah Negara, Gubernur Riau dan semua pihak yang telah memberikan atensinya sehingga jalan Dwi Marta dengan nama ruas jalan Petar-Selunak yang sedang putus hari ini untuk kesekian kalinya karena banjir. Mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar di APBD 2021 ini," ungkapnya.

Selain fraksi PKB DPRD Inhu yang menerima APBD Inhu TA 2021 dengan catatan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melakukan hal yang sama memberikan catatan walau menerima APBD Inhu TA 2021. Dimana catatan tersebut menyoroti penggunaan anggaran yang dinilai tidak efisien, terlalu banyak anggaran yang tersedot dalam rutinitas yang bersifat konsumtif dan seremonial.

"Kami atas nama fraksi PKS berpendapat terhadap Ranperda APBD 2021, menerima dengan catatan sebagai berikut, meminta pemerintah untuk memberikan penambahan honor untuk RT/RW yang menjadi tulang punggung ataupun sel terkecil dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk diketahui bersama, honor yang diberikan untuk RT di kabupaten kita masih diangka Rp 200ribu," tegasnya.

Dalam catatanya fraksi PKS DPRD Inhu juga menyoroti tentang tidak adanya porsi anggaran untuk pembangunan pasar Sri Gading Airmolek dan tidak adanya anggaran yang diberikan kepada LAM Kabupaten Inhu.

"Fraksi PKS meminta kepada seluruh pejabat yang berwenang, seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekda, Kepala Dinas, Badan dan Bagian di Pemerintahan Kabupaten Inhu, agar menggunakan uang APBD yang bersumber seutuhnya dari rakyat dan kekayaan daerah kita, untuk kepentingan masyarakat, kami mengingatkan bahwa segala kegiatan dan aktifitas kita, diawasi oleh Allah SWT dan kelak akan dimintai pertanggung jawabanya," pungkasnya. ***(guh)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang