Senin, 26 Oktober 2020 15:30

BKD Riau : PNS Keluar Provinsi Selama Libur dan Cuti Bersama Wajib Izin Pimpinan

Libur nasional dan cuti bersama dikhawatirkan jadi peningkatan penyebaran Covid-19. Karenanya, PNS atau honorer keluar provinsi wajib izin pimpinan.

Riauterkini - PEKANBARU - Para pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berperan aktif memantau pegawainya selama libur panjang dan cuti bersama terhitung pada 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020 nanti.

Setiap PNS dan tenaga honorer yang keluar provinsi, karena alasan mendesak atau penting wajib diketahui pimpinan instansi masing-masing.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan, Senin (26/10/20). Menurutnya, hal ini merujuk melalui Surat Edaran (SE) yang sudah diteken Gubernur Riau H Syamsuar, dengan nomor 309/SE/2020.

"Dari SE itu, ditekankan bahwa Kepala perangkat daerah dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 di lingkungan perangkat daerah, berperan aktif melakukan pengawasan para PNS dan non PNS di lingkungan kerja masing-masing selama pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama," kata Ikhwan.

Dijelaskannya, untuk pengawasan tidak hanya sampai disitu, nantinya para petugas gabungan di lapangan yang ditempatkan di posko chek point setiap perbatasan Provinsi Riau juga akan mendata keluar masuk orang, dengan memperlihatkan hasil rapid test.

Sementara untuk PNS atau non PNS diantaranya juga wajib menunjukan izin pimpinan tempat instansinya bekerja. Kemudian, identitasnya dilaporkan BKD Riau untuk dicek kebenarannya.

Hanya saja, mantan Karo Hukum Setdaprov Riau ini belum memastikan soal punishment (sanksi) jika ternyata ada PNS atau non PNS keluar provinsi tanpa izin pimpinan selama libur nasional dan cuti bersama tersebut.

"Prinsipnya sesuai SE yang dikeluarkan Gubernur Riau PNS dan tenaga honorer atau non PNS Provinsi Riau diimbau tidak bepergian ke luar daerah selama libur nasional dan cuti bersama. Kecuali karena ada kepentingan mendesak. Kalau pun terpaksa, harus ada izin pimpinan, kemudian diperbatasan nanti ada petugas mengecek izin dan dilaporkan ke para pimpinan," papar Ikhwan.

Ada pun bunyi Surat Edaran nomor 309/SE/2020 yang sudah ditandatangani Gubernur Riau terkait imbauan tidak bepergian keluar provinsi selama libur nasional dan cuti bersama pada 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020, yakni.

1. Pada pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama pada 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020 diminta untuk tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah.

2. Mematuhi penerapan protokol kesehatan dengan melaksanakan 4 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir serta menghindari kerumunan.

3. Jika terpaksa keluar daerah, PNS dan non PNS harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan yang bersangkutan wajib melakukan rapid Test Polymerase Chain Reaction (PCR) sebelum berangkat dan sekembalinya dari luar daerah Riau dengan biaya pribadi.

4. Jika positif tidak dibenarkan dan harus melalukan isolasi mandiri pada fasilitas karantina yang disiapkan Pemerintah Provinsi Riau.

5. Kepala perangkat daerah dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) penanganam Covid-19 di lingkungan perangkat daerah, berperan aktif melakukan pengawasan para PNS dan non PNS di lingkungan kerja masing-masing selama pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama dimaksud.***(mok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang