Jum’at, 16 Oktober 2020 19:53

Terjerat Korupsi Dana Publikasi Media, Tiga Pejabat Setwan Rohil Dituntut 20 dan 18 Bulan Penjara

Tiga pejabat di Sekretariat DPRD Rohil dinyatakan terbukti melakukan perbuatan merugikan negara. Jaksa menuntut penjara selama 20 bulan dan 18 bulan.

Riauterkini- PEKANBARU- Tiga pejabat di Sekretariat Dewan DPRD Rokan Hilir (Rohil) yang diadili atas perkara tindak pidana korupsi dana kontrak media di Kabupaten Rohil tahun 2016. Dinyatakan jaksa terbukti secara sah melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Ketiga terdakwa, H Syamsuri, Mazlan, dan Riris Ipar Juliana. Dijatuhi jaksa dengan tuntutan hukuman pidana penjara selama 20 bulan dan 18 bulan.

" Menuntut terdakwa Syamsuri dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan," ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Rohil, Herlina Samosir, di persidangan tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin majelis hakim Mahyudin.

Pada sidang yang digelar Kamis (15/10/20) sore itu, Herlina juga menuntut terdakwa Mazlan, mantan Plt Sub Bagian Verifikasi pada Keuangan Sekretariat DPRD Rohil, dan Riris Ipar Juliana Simanjuntak selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Rohil. Keduanya dituntut hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara (18 bulan), denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

Menurut jaksa, ketiga terdakwa terbukti melanggar 3 Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Ketiga terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan (pledoi). Maka agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan vonis yang dijadwalkan awal November mendatang.

Seperti diketahui, ketiga terdakwa yang merupakan mantan pejabat pengadaan serta bendahara di Sekretariat Dewan tersebut, didakwa telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana publikasi di media.

Dimana tahun 2016 lalu, Sekwan DPRD Rohil menganggarkan program pelayanan administrasi perkantoran seperti pengadaan buku perundang-undangan, kerjasama dengan media massa antara lain publikasi, kerjasama media cetak serta online.

Dari program tersebut, lima item kegiatan dengan anggaran Rp 2,4 milyar lebih sepakat untuk menutup uang persedian sebesar Rp 1, 6 milyar. Tidak dapat dipertanggung jawabkan. Namun ketiga terdakwa tidak membayarkannya. Bahkan dalam laporan pertanggung jawaban fungsional tahun 2016. Seolah-olah ada pembayarn atas kegiatan tersebut.

Berdasarkan hitungan BPKP perwakilan provinsi Riau tambahnya, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 892 juta.*(har)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang