Kamis, 1 Oktober 2020 19:54

Korupsi Setda Kuansing, Saksi Sebut Ada Kerugian Negera Rp 3,9 Miliar Belum Dikembalikan

JPU hadirkan saksi pada sidang dugan korupsi APBD 2017 di Setda Kuanisng. Disebutkan masih ada Rp 3,9 miliar kerugian negara yang belum dikembalikan.

Riauterkini-PEKANBARU- Masran Abdullah selaku Auditor Kantor Inspektorat Kuantan Singingi (Kuansing) mengatakan, adanya uang yang belum dikembalikan para terdakwa sebesar Rp3,9 miliar.

Masran yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing, Roni Saputra SH MH bersama saksi, H Muhammad selaku mantan Plt Sekda Kuansing dalam sidang perkara korupsi APBD 2017 di Sekretariat daerah (Setda) Kabupaten Kuansing senilai Rp13,3 miliar pada sidang Kamis (1/10/20) siang di pengadilan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru itu juga mengatakan, jika dirinya pernah bersama Tim Inspektorat memeriksa kelima terdakwa. Pemeriksaan dilakukan atas temuan BPK.

" Bersama tim inspektorat saya juga ikut memeriksa kelima terdakwa yakni, Muharlius (mantan Plt Sekda ) selaku Pengguna Anggaran, M Saleh (Kabag Umum Setdakab Kuansing) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Verdy Ananta (Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing). Lalu, Hetty Herlina (mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab Kuansing) yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Yuhendrizal selaku Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing," ungkapnya kepada majelis hakim yang dipimpin Faisal SH MH.

Hasil temuan BPK tersebut ditemukan kejanggalan atau ketidakwajaran laporan keuangan di kegiatan Sekretariat Daerah. Kemudian dilakukan pemeriksaan khusus (Riksus).

" Ada dua laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang mereka terima. Terdapat jumlah temuan yang berbeda. Yang pertama LHP itu menyebutkan ada kejanggalan keuangan sebesar Rp9 miliar dan ada yang Rp7 miliar," sebutnya.

Selanjutnya, Tim Riksus meminta para terdakwa untuk menunjukkan dokumen bukti kegiatan seperti kwitansi, undangan, absensi dan lainnya. Setelah dihitung, ternyata ada perubahan suart pertanggungjawaban (SPJ) para terdakwa.

" SPJ yang diserahkan kepada kami itu telah diperbaiki Pak hakim. Sehingga SPJ yang diserahkan berbeda dengan yang diserahkan kepada BPK," terangnya.

Akibat perubahan LPJ itu, terjadi penurunan jumlah temuan kejanggalan keuangan itu. Hasil dari LPJ yang diperbaiki itu, uang yang belum dikembalikan para terdakwa hanya sekitar Rp3,9 miliar dari Rp7 miliar temuan BPK sebelumnya.

Hasil Riksus kelima terdakwa itu, kemudian diserahkan kepada Bupati Kuansing, dan bupati memerintahkan para terdakwa untuk melakukan pengembalian ke kas daerah.

Sidang yang digelar secara virtual itu, jaksa penuntut kemudian menghadirkan saksi kedua, H Muhammad.

Berdasarkan dakwaan JPU, dugaan korupsi yang dilakukan kelima terdakwa itu terjadi pada enam kegiatan di Setda Kuansing yang bersumber dari APBD 2017 sebesar Rp13.300.650.000.

Enam kegiatan itu meliputi, kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan anggarannya sebesar Rp.7.270.000.000.

Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rp1,2 miliar. Lalu kegiatan rapat koordinasi unsur Muspida dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni sebesar Rp.1.185.600.000, kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp960 juta.

Kemudian, kegiatan kunjungan kerja/ inpeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam sebesar Rp725 juta dan kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp1.960.050.000.

Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran kegiatan tersebut tak sesuai peruntukannya. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada temuan Rp7 miliar yang diselewengkan.

Untuk menutupi pengeluaran dana anggaran atas 6 kegiatan tersebut, para terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif atas 6 kegiatan. Kwitansi atas 6 kegiatan telah dipersiapkan sebelumnya oleh Verdi Ananta di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.*(har)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang