Kamis, 1 Oktober 2020 16:07

Tak Sependapat Dengan Tuntutan JPU, Kuasa Hukum Amril Siapkan Pembelaan

Sidang lanjutan Bupati Bengkalis nonaktif kembali digelar. Agendanya pembacaan tuntutan dari JPU KPK.

Riauterkini - PEKANBARU - Sidang lanjutan Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin kembali digelar, Kamis (01/10/20). Dimana agenda sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Lilin Herlina adalah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam tuntutannya JPU menuntut 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta.

Menyikapi tuntutan itu, salah satu kuasa hukum Amril Mukminin, Miftahul Ulum menyebut tidak sependapat dalam beberapa hal. Ia akan menyampaikan hal tersebut sidang pembelaan atau pledoi yang akan digelar dua pekan lagi.

Ulum berharap vonis hakim nantinya lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebab, Amril sudah menyerahkan uang Rp5,2 miliar dari PT Citra Gading Asritama (CGA) kepada negara melalui KPK.

"Terdakwa sudah mengaku khilaf dan mengembalikan uang kepada negara," katanya kepada media.

Masih katanya, selain mengembalikan uang kepada negara, Amril selama persidangan juga selalu koperatif. Amril tidak pernah berbelit-belit memberikan keterangan selama sidang berlangsung, termasuk ketika perkara ini masih tahap penyidikan.

"Semoga ini menjadi pertimbangan meringankan untuk hakim memberikan putusan seadil-adilnya," jelas Ulum.

Sementara seperti diberitakan sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dilakukan secara virtual itu, JPU KPK menuntut Amril Mukminin 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa KPK Tonny Franky Pangaribuan dan Takdir Suhan. JPU menilai Amril Mukminin terbukti menerima suap Rp5,2 miliar dari PT Citra Gading Asritama (CGA). Perusahaan ini merupakan kontraktor proyek jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis.

Jaksa juga menilai Amril Mukminin menerima gratifikasi dari Jonny Tjoa selaku Direktur Utama PT Mustika Agung Sawit Sejahtera dan Adyanto selaku Direktur PT Sawit Anugrah Sejahtera. 

"Dari pengusaha Jonny Tjoa sebesar Rp12.770.330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755. Uang itu diterima dikediamannya pada Juli 2013-2019," ujar Tony.

Sementara untuk tuntutan denda sebesar Rp500 juta jika tidak dibayar, Amril dituntut menjalani hukuman kurungan selama 6 bulan. 

Jaksa menilai Amril terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Terdakwa Amril Mukminin terbukti melakukan korupsi berlanjut," kata Tonny.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal baik yang memberatkan maupun meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai Amril tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Amril telah mengembalikan seluruh uang suap yang diterimanya, bersikap sopan selama proses persidangan, dan belum pernah dihukum.

"Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya," bebernya.*(arl)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang