Selasa, 22 September 2020 16:08

Dewan Desak Pemkab Rohul Jatuhi Sanksi Tegas Perusahaan yang tidak Salurkan TJSP

Wakil rakyat mendesak Pemkab Rohul menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak menyalurkan dana TJSP atau CSR.

Riauterkini-PASIRPENGARAIAN- Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mendesak Pemkab Rokan Hulu jatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Politikus dari Fraksi Gerinda di DPRD Rokan Hulu, Budiman Lubis, menerangkan dana TJSP atau Corporate Social Responsibility (CSR) wajib dikeluarkan oleh setiap perusahaan.

Budiman Lubis mengungkapkan jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu merupakan yang terluas, dan jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PK$) yang terbanyak di Provinsi Riau.

Diakuinya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang TJSP yang sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu beberapa tahun lalu. Namun dinilainya, Perda tersebut belum terlaksana dengan baik.

"Termasuk dalam penyaluran bantuan CSR dari perusahaan yang belum terkoordinir secara baik," tambah Budiman Lubis, Selasa (22/09/2020).

Agar Perda Nomor 2 tahun 2015 tentng TJSP benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan, Budiman mendesak Pemkab Rokan Hulu melalui OPD terkait yang membidangi TJSP, untuk menjatuhkan sanksi tegas ke perusahaan yang tidak menyalurkan.

Selain itu, tambah Budiman, sanksi juga harus diberikan kepada perusahaan yang tidak peduli dengan ekonomi masyarakat di lingkungan perusahaan, seperti di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Budiman mengaku dalam waktu dekat akan menyampaikan permasalahn TJSP ke Forum DPRD Komisi terkait, sehingga dilaksanakan dengar pendapat atau hearing dengan perusahaan yang belum merealisasikan TJSP.

"Karena sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2015 tersebut ada sanksi yang bisa diberikan kepada perusahaan," tegas Busiman Lubis.

Menurut Budiman lagi, dengan potensi terbanyak perusahaan kelapa sawit dan PKS, seharusnya tidak hanya bantuan sosial saja yang disalurkan, namun berbagai pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu juga harus dibantu oleh perusahaan.

"Perusahaan jangan hanya bisa mengambil keuntungan di bumi Negeri Seribu Suluk saja, tapi tidak pernah memikirkan tanggungjawab sosial, baik TJSP, tenaga kerja maupun pembangunan," kata Budiman.

Budiman mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah menyalurkan TJSP atau CSR selama ini. Ia mengharapkan perusahaan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah, dan ikut memperhatikan masyarakat, terutama yang berada di lingkungan perusahaan.***(zal)

Keterangan Foto: Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Fraksi Gerindra, Budiman Lubis.



Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang