Kamis, 17 September 2020 16:45

Diduga Main Mata Dengan Legal PT. DPN,
Mujahid Law Office Bakal Laporkan Kasi Pidum ke Jamwas Kejagung

Beredarnya foto legal PT. Duta Palma Nusantara dengan Kasi Pidum Kejari Kuansing dinilai tidak etis. Mujahid Law Office akan melaporkan Kasi Samsul Sitinjak ke amwas Kejagung RI.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Diduga main mata dengan legal PT. Duta Palma Nusantara (DPN) Mujahid Law Office akan melaporkan Kasi Pidum Kejari Kuansing, Samsul Sitinjak, SH ke Jamwas Kejagung RI di Jakarta.

"Kami dari team kuasa hukum mujahid Lawa office akan mengambil langkah hukum terkait beredar nya foto antara Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Talukkuantan dengan legal PT. DPN grup, yaitu saudara Muhammad Febriansyah," ujar Irfan, SH pengacara Mujahid Law Office selaku kuasa hukum Kades Siberakun, terdakwa perusakan alat berat di PT. DPN.

Menurut Irfan, pertemuan tersebut, jelas melanggar kode etik kejaksaan, sebab foto itu di apoluod di media sosial Face Book, pada tanggal 29 Mei 2020, di Hotel Pangeran Pekanbaru, sementara perkara ini dimulai dari tanggal 5 Mei 2020.

"Sangat tidak etis pihak yang sedang berperkara bertemu dengan seorang penegak hukum yaitu Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Talukkuantan, yang sedang melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dilaporkan oleh PT. Duta Palma terhadap klien kami di Polres Kuansing," ungkap Irfan, SH Kamis (17/9/2020) sore.

Irfan menyebutkan, kalau hanya untuk sekedar koordinasi, semestinya dilakukan di Kantor kejaksaan dengan mengisi buku tamu dan harus di jelaskan alasan pertemuan dengan Kasi Pidum tersebut.

  "Makanya kami menilai ada yang tidak benar, ditambah lagi, tuntutan jaksa penuntut umum, menuntut klien kami 4 tahun, itu sangat tidak sejalan dengan fakta persidangan," beber Irfan, SH.

Untuk itu ia bersama rekannya akan melaporkan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kasi Pidum Kejaksaan Talukkuantan ke Jamwas Kejagung, dengan tembusan surat presiden RI, Komisi Kejaksaan RI, Kajagung RI, Kajati Riau dan Aswas Kajati Riau.

Mengenai postingan di face book itu, kata Irfan, saat ini sudah dihapus, akan tetapi ia telah me screenshoot postingan tersebut, dan itu nanti nya akan ajukan sebagai bukti dalam pelaporan.

"Kami tidak ingin penegakan hukum di Kuansing di tunggani kepentingan - kepentingan lain selain kepentinga  penegakan hukum itu sendiri," jelasnya.

Selain itu menurutnya, Menkopolhukam juga pernah menyampaikan dihadapan ratusan jaksa untuk tidak mainkan kasus hukum.

"Kami dari tim penasehat hukum Kantor Mujahid Law Office Mohd. Irfan, SH Citra Abdillah, SH Oky Nanda Putra, SH. MH tidak ada upaya untuk melemahkan penegakan hukum, karena foto itu beredar satu hari setelah tuntutan dibacakan di depan persidangan," kata Irfan.

Sedangkan mengenai perkara ini, kata Irfan, masyarakat 6 kenegerian dan mahasiswa sudah berkomunikasi untuk melakukan aksi di Kejaksaan Negeri Talukkuantan, dan Kejaksaan Tinggi Riau.

"Kami juga menghimbau tokoh - tokoh Juansing baik di Kuansing dan di perantauan untuk turun dan peduli terhadap persoalan ini," pinta Irfan dengan.

Sementara Samsul Sitinjak, SH Kasi Pidum Kejari Kuansing, saat dikonfirmasi masih bungkam dari pertanyaan yang diajukan kepada dirinya, hingga berita ini dilayangkan ia belum memberikan jawaban sama sekali lewat pesan WhatsApp yang telah dikirimkan.* (Jok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang