Senin, 7 September 2020 16:00

Temui Kadisbun Riau, APKASINDO se Riau Pertanyakan BOTL

Pungutan BOTL dari harga TBS sawit petani sawit tidak sampai kembali ke petani dalam bentuk pembinaan petani. APKASINDO se Riau mempertanyakannya ke Kadisbun.

Riauterkini-PEKANBARU- Senin (7/9/20) APKASINDO se Riau menemui Kadisbun Riau. Mereka mempertanyakan alokasi anggarannya kemana. Karena selama ini pungutan dana TBS Sawit tidak diketahui kemana arahnya.

Demikian diungkapkan juru bicara forum APKASINDO se Riau, Ketua APKASINDO Siak, Ariana Ramelan disela pertemuan dengan Kadisbun Riau, Zulfadli. Menurutnya, pungutan harga TBS sawit (BOTL) sesuai dengan Permentan RI no 01 tahun 2018.

Namun, tambahnya, pada Permentan RI no 01 tahun 2018 pasal 17 tentang biaya operasional tidak langsung menyatakan dari seluruh dana yang terkumpul, ada point untuk pembinaan petani. Jumlahnya pemotongan sebesar Rp 49 perkilogram.

"Selama ini tidak pernah ada pembinaan kepada petani. Inilah dasar APKASINDO se Riau mempertanyakan dana BOTL. Dana yang sudah dipungut sesuai regulasi harus dialokasikan sesuai peruntukannya. Seperti dikembalikan ke petani dalam bentuk pembinaan kepada petani," terangnya.

Untuk itu, tambahnya, APKASINDO se Riau mendorong pemerintah provinsi Riau untuk segera menerbitkan Pergub Tataniaga TBS Sawit.

Disinggung mengenai pengembalian dana botl untuk pembinaan, Ari dari DPD APKASINDO Dumai mengatakan bahwa kebutuhan di setiap daerah berbeda beda. Seperti sarana dan prasarana, riset dan sebagainya.

Terkait pungutan BOTL sejak 2018 yang dialokasikan untuk pembinaan petani, Kadisbun Riau, Zulfadli mengatakan bahwa sejauh ini, Disbun Riau tidak melakukan pemungutan tersebut.

"Nanti setelah pergub selesai, maka aturan pungutan tersebut akan diatur sesuai dengan pergub yang berlandaskan pada Permentan 01/2018," terangnya.

Sedangkan untuk Pergub tata niaga TBS Sawit, Kadisbun Riau mengatakan bahwa pergub tersebut sudah ada konsepnya dan sudah dibahas dan sedang berproses di bagian hukum pemprov Riau.

"Jika Pergub sudah selesei dan ditandatangani Gubernur Riau, kita pasti akan mengundang seluruh stakeholder terutama petani sawit dan asosiasi petani sawit," terangnya.

Dalam pergub tersebut ke depannya akan ada pengawasan penerapan hasil penetapan harga TBS sawit di lapangan. Sehingga akan dapat mensejahterakan petani sawit.*(H-we)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang