Kamis, 13 Agustus 2020 18:24

Usut Dugaan Pemerasan oleh Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMP dari Inhu

Dugaan pemerasan yang dilakukan 5 jaksa terhadap 63 Kepala SMPN se-Inhu masuk babak baru. Diselidiki KPK.

Riauterkini-PRKANBARU- Bertempat Hotel Yhe Premiera di Jalan Jendral Soedirman Pekanbaru, sejak tiga hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kepala sekolah menengah pertama (SMP) Negeri se-Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

KPK sepertinya menganggap serius pengajuan mundur 63 Kepala SMPN se-Inhu karena tak tahan jadi obyek pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat dengan modus pebyalah-gunaan dana Bantuan Operasional Sekokah atau BOS.

Para Kepsek diperiksa secara marathon sejak Senin lalu. Mereka didamping Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau Taufik Tanjung. "Pemeriksaan 63 kepala SMP oleh KPK ini sudah berjalan hari ketiga. Ada 10 orang petugas KPK yang melakukan pemeriksaan," papar Taufik kepada riauterkini yang menghubunginya usai pemeriksaan kepala sekolah SMP, Kamis (13/8/20).

Dalam pemeriksaan ini, menurut Taufik, KPK lebih mendalami dugaan tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum jaksa dari Kejari Rengat. Di mana dalam kasus ini, oknum jaksa diduga menyalahi wewenang dan memeras kepala SMP dengan meminta uang Rp 1,4 miliar supaya pengelolaan dana BOS tidak diganggu.

Taufik berharap, dalam kasus ini, KPK bekerja profesional dan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. "Semoga pengusutan kasus ini bisa ada ending yang terbaik buat kita bersama. Kita juga harapkan kasus ini menjadi perhatian khusus oleh Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), biar masalah ini tidak terjadi lagi ke depannya," harap Taufik.

Dikatakan Taufik, selain pemeriksaan 63 kepala SMP, KPK juga memeriksa Inspektorat Kabupaten Inhu. Tapi ia tidak tai kapan pemeriksaan dilakukan.***(mad)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang