Selasa, 4 Agustus 2020 14:00

Langgar Netralitas Dua ASN Inhu Dilaporkan Ke KASN

Dua ASN Pemkab Inhu diadukan ke KASN. Bawaslu Inhu menemukan indikasi keduanya terlibat politik praktis.

Riauterkini-RENGAT-Akibat melanggar netralitas, dua Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) direkomendasikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ditindak lanjutinya pelanggaran netralitas yang dilakukan dua ASN Pemkab Inhu berinisial MH dan JR kepada KASN oleh Bawaslu Inhu, karena keduanya telah melanggar netralitas ASN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Bahkan hal ini sudah melalui proses di Bawaslu Kabupaten Inhu, sebagaimana disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Rony Fitrian SIP, kepada awak media Senin (3/8/20).

"Untuk MH diteruskan ke KASN pada tanggal 4 Juli 2020 dan JR diteruskan ke KASN pada tanggal 18 Juli 2020 lalu," tegasnya.

Tindak lanjut ke KASN dilakukan setelah Bawaslu Kabupaten Inhu memproses dua temuan tentang pelanggaran netralitas ASN. Kedua temuan tersebut berawal dari hasil pengawasan yang akhirnya diregistrasi dengan nomor : 001/TM/PB/Kab/04.05/VI/2020 dengan terlapor MH dan nomor : 002/TM/PB/Kab/04.05/VII/2020 dengan terlapor JR.

"Ini salah satu pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhu tahun 2020," ungkapnya.

Meskipun saat ini belum ada pasangan calon kepala daerah yang resmi yang telah ditetapkan oleh KPU Inhu, namun secara kode etik ada aturan main saat oknum PNS berprilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena PNS/ASN dilarang terlibat politik praktis, berpihak pada salah satu calon, ataupun mendeklarasikan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati.

“Dari hasil klarifikasi seluruh saksi dan terlapor, Bawaslu menyimpulkan ada pelanggaran netralitas PNS/ASN. Untuk itu ketika sudah diteruskan, sudah menjadi kewenangan KASN dalam menetapkan sanksi terhadap kedua ASN tersebut. Dan perlu kami pertegas, agar ASN/PNS hati-hati dan menjaga netralitas selama Pilkada," jelasnya. *** (guh)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang