Senin, 3 Agustus 2020 14:08

Anggota DPRD Pekanbaru Kritik Wacana Sanksi Denda Warga Tak Pakai Masker

Sedang ramai wacana penerapan denda bagi warga tak pakai masker. Rencana itu dikritik anggota DPRD Pekanbaru.

Riauterkini-PEKANBARU - Rencana penerapan sanksi denda bagi warga Kota Pekanbaru yang tidak menggunakan masker di tempat umum menuai kritikan. Salah satunya yang disampaikan oleh Anggota DPRD kota Pekanbaru Mulyadi Amd.

Politisi PKS ini dengan tegas menolak kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Bahkan, sebelum pemerintah Kota Pekanbaru memenuhi beberapa persyaratan, diyakini Mulyadi implementasi pemberlakuan sanksi tersebut tidak akan berjalan maksimal.

"Saya sangat tidak setuju, karena yang pertama, perwako soal sanksi bagi masyarakat tidak menggunakan makser ini tidak pernah disosialisasikan kepada kami di legislatif apalagi kepada masyarakat,"Ungkap Mulyadi, Senin (3/8/2020)

Dari pada denda, menurut Mulyadi, Pemko Pekanbaru sebaiknya fokus mengoptimalkan sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penerapan protokol pencegahan Covid-19. Penerapan sanksi merupakan opsi paling terakhir.

"Pemko wajib bagi-bagi masker gratis ke seluruh warga Pekanbaru, yang kedua lakukan sosialisasi massif ke seluruh masyarakat yaknielalui dinas terkait, kecamatan, kelurahan, LPM, FKPM, Karang Taruna, Forum RT RW, Ketua RW, Ketua RT, berikan edukasi. Berikan peringatan, kalau ditemui masyarakat tak pakai Masker, tanya alasannya apa, kalau memang yang bersangkutan tak mau barulah di kasi sanksi," Ujar Mulyadi lagi.

Mulyadi juga menekankan, jika Pemko Kota Pekanbaru merasa telah maksimal melakukan sosialisasi dan edukasi dan memutuskan untuk memberikan sanksi, maka saran Mulyadi, sanksi tersebut bukan berupa denda, melainkan sanksi sosial. Karena sanksi denda dinilai tidak berkeadilan bagi masyarakat menengah ke bawah, ditambah dengan kondis ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Mungkin bagi bapak mungkin uang Rp 250.000 sedikit, tapi bagi masyarakat awam sangat banyak dan sangat berharga, apalagi ditengah kondisi ekomomi masyarakat serba sulit akibat terdampak Covid-19, jadi tolong pertimbangkan kembali rencana penerapan sanksi dari perwako tersebut," Pungkas Mulyadi. (parlementaria)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang