Selasa, 21 Juli 2020 16:12

Bupati Rohul Bersama Tiga OPD Hadiri Rakornis Pembahasan Pembangunan Nasional Usulan APBN 2021

Pada Rakornis bersama Anggota DPR RI di Kota Pekanbaru, Bupati Rohul berharap Jalinprov Riau yang ada di Kabupaten Rohul ditingkatkan menjadi jalan nasional.

Riauterkini-PASIRPENGARAIAN_ Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Sukiman bersama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohul ikut menghadiri Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis), pembahasan usulan APBN 2021 di bidang jalan, penyediaan perumahan dan ciptakarya di Kota Pekabaru.

Rakornis bersama Anggota DPR RI Komisi V Syahrul Aidi, membawahi Pembangunan Insfratruktur dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau serta seluruh Kepala Balai di Riau, Selasa, (21/7/2020), dilaksanakan di Kantor Dinas PUPR Provinsi Riau Jalan SM.Amin, Kota Pekanbaru.

Rakornis tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anton ST, MM, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Rohul Heri Islami, Kepala Bappeda Rohul, dan pihak terkait lainnya.

Pada Rakornis tersebut, masing-masing OPD membicarakan teknis berbagai pembangunan startegis Nasional di Riau yang sudah diusulkan di APBN 2021, seperti terkait jalan Provinsi Riau yang ada di Kabupaten Rohul, yakni dari Simpang Rantau Berangin Kabupaten Kampar-Simpang TB-Tandun-Pasirpengaraian sampai perbatasan Provinsi Sumatera Utara untuk penerbitan SK jalan dari Kementerian PUPR RI, serta berbagai pembangunan lain mengenai usulan perumahan rakyat sesuai program pembangunan.

Bupati Rohul Sukiman, melalui Kadis PUPR Rohul Anton mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya Rakonis pembahasan usulan APBN 2021 di bidang jalan, penyediaan perumahan dan ke Ciptakaryaan umumnya di Provinsi Riau, dan khususnya di Kabupaten Rohul.

"Kita berharap tahun 2021 mendatang pembangunan bisa terealisasi. Mewakili Pemkab Rohul dan masyarakat, kami sangat mengharapkan perhatian Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR agar salah satu jalan lintas Provinsi Riau yang sudah diusulkan terealisasi, apalagi sudah disebarluaskan di media massa oleh Dinas PUPR Provinsi Riau beberapa kali," harapan besar Kadis PUPR Rohul, Anton.

Anton menambahkan seperti jalan lintas provinsi (Jalinprov) dari Simpang Rantau Berangin Kabupaten Kampar-Simpang TB-Tandun-Pasirpengaraian sampai Batas Provinsi Sumatera Utara dari Dina PUPR Riau mengatakan di 2021, jalan akan ditingkatkan menjadi jalan nasional.

Menurutnya, Jalinprov Riau satu-satunya jalan yang bisa dilewati berbagai kendaraan besar bermuatan diatas 40 ton. Selain itu, Jalinprov Riau yang menuju Duri Kabupaten Bengkalis juga sangat perlu dilakukan peningkatan jalan menjadi jalan Nasional.

"Kapasitas Jalinprov Riau yang di wilayah Kabupaten Rohul kurang lebih 20 ton, sehingga jalan dari muatan berbagai kendaraan besar over kapasitas yang membuat rusak dan berlubang serta mengeluarkan banyak biaya kostnya dari APBD Riau dan juga dari APBD Rohul," ungkap Anton.

"Kita sangat berharap secepatnya atau pada 2021 mendatang Jalinprov Riau di Rohul bisa ditingkatkan menjadi jalan nasional, sehingga selain cost pemeliharaan makin kecil juga berbagai angkutan hasil pertanian dan perkebunan serta lainnya bisa lancar. Apalagi angkutan lintas provinsi lancar dan cepat," tambahnya.

Kadis PUPR Rohul Anton juga menitipkan harapan besar kepada Anggota DPR RI Komisi V, Syahrul Aidi, membidangi Insfratruktur termasuk Gubernur Riau H Syamsuar, serta Dinas PUPR dan Kepala Balai Wilayah Riau untuk bersama-sama menjadikan Jalinprov Riau di Rohul ditingkatkan menjadi jalan nasional.

"Kita sangat berharap lagi SK-nya dapat diterbitkan oleh Menteri PUPR RI," pungkas Kadis PUPR Kabupaten Rohul, Anton.***(Adv/ Pemkab Rokan Hulu)

Keterangan Foto: Bupati Rohul H Sukiman, Kepala Dinas PUPR Anton, Kadis Perkim Rohul dan Kepala Bappeda Rohul saat menghadiri Rakornis Pembahasan Pembangunan Nasional Usulan di APBN 2021 bersama Anggota DPR RI Komisi V Syahrul Aidi dan Kadis PUPR Riau.



Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang