Selasa, 14 Juli 2020 13:05

Kendalikan HET Gas Melon, Disdagperin Bengkalis Panggil Pertamina, Agen dan Pangkalan

Mengevaluasi gas elpiji 3 kg atau gas melon dijual dengan harga tidak sesuai HET, Disdagperin memanggil Pertamina, Agen, dan Pangkalan. Diusulkan pengguna pegang kartu kendali.

Riauterkini-BENGKALIS- Menindaklanjuti dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Bengkalis terkait penyaluran gas elpiji 3 kilogram (kg) atau gas melon beberapa waktu lalu,  Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis memanggil pihak Pertamina, agen, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), dan pangkalan, dihadiri Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) dan Polres Bengkalis, Senin (13/7/20) petang.

Pertemuan berlangsung di Kantor Disperindag Jalan Pertanian Bengkalis membahas koordinasi permasalahan penyaluran gas bersubdisi 3 kg dan mengevaluasi pengelolaan pangkalan, menyusul masih ditemukannya penjualan tingkat pangkalan yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Menurut kami, HET gas 3 kg tidak sesuai dengan HET diduga adanya pengecer ilegal yang tidak mempunyai izin, dan kami meminta Disdagperin untuk memberikan arahan aturan dan sanksi bagi pangkalan yang tidak mengikuti aturan," ungkap Isnawi, Koordinator PC PMII Kabupaten Bengkalis, Senin (13/7/20) kemarin malam.

PMII juga mendorong agar Disdagperin segera merealisasikan sistem kartu kendali untuk meminimalisir ketidaktepatsasaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

"Terkait adanya dugaan adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan tekanan menjadi persoalan bagi agen, oleh itu kami meminta pihak kepolisian berperan aktif," kata Isnawi seraya berharap pihak-pihak terkait meningkatkan koordinasi agar distribusi gas melon tepat sasaran.

Terpisah, Kepala Disdagperin Kabupaten Bengkalis, H. Indra Gunawan mengatakan, dari pertemuan ini disepakati untuk melaksanakan penyaluran gas melon subsidi secara semi tertutup, yakni penerima sasaran hanya bisa membeli di tempat dan dengan kuota yang juga ditentukan.

"Kendalanya data penerima sasaran belum didudukan dengan perangkat daerah terkait, anggaran untuk cetak kartu kendali serta buku induk belum tersedia dan diusulkan di Perubahan APBD 2020 mendatang," terangnya.***(dik)



Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang