Senin, 13 Juli 2020 21:43

Dinilai Lamban Tangani Dugaan SPPD Fiktif, Mahasiswa Demo Polres Inhu

Mahasiswa yang tergabung dalam Forba datangi Mapolres Inhu. Massa meminta kejelasan tentang dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2016-2018 di DPRD.

Riauterkini-RENGAT-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Rakyat Bicara (Forba) Propinsi Riau menggelar aksi di depan Mapolres Indragiri Hulu (Inhu), aksi tersebut digelar untuk meminta kejelasan tentang dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2016-2018 di DPRD Inhu yang dinilai lamban dalam penangananya.

Setelah menggelar aksi di depan pintu masuk Polres Inhu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forba Propinsi Riau diterima langsung oleh AKBP.Efrizal Kapolres Inhu di ruang Adhi Pradana Polres Inhu, Senin (13/7/20) dengan didampingi Kasat Reskrim AKP.Febriandi dan Kasat Intel Polres Inhu AKP.Ari Surya.

Dalam dialog antara mahasiswa yang tergabung dalam Forba dengan Kapolres Inhu AKBP.Efrizal, koordinator Forba Rizky Andra Leksi dengan tegas menyatakan, dalam tujuh hari bila tidak ada kelanjutan dalam penanganan kasus ini. Pihaknya akan menyurati KPK untuk mengambil alih kasus ini.

"Bila dalam tujuh hari tidak juga ada kejelasan dalam penanganan kasus ini, maka kami akan menyurati KPK untuk mengambil alih kasus ini, selain itu Forba juga akan meminta Mabes Polri untuk turun mengusut dugaan kasus korupsi SPPD fiktif anggota DPRD Inhu periode 2014-2019 senilai Rp.45 miliar yang saat ini ditangani Polres Inhu," tegasnya.

Selain itu, mahasiswa yang tergabung dalam Forba juga menyampaikan pernyataan sikap yang isinya antara lain berbunyi, mendesak Polres Inhu mengusut tuntas tindak pidana korupsi senilai Rp.45 miliar terkait dugaan SPPD fiktif anggota DPRD Inhu periode 2014 - 2019.

"Forba juga mendesak kepada Polres Inhu menetapkan 39 orang anggota DPRD Inhu yang terlibat sebagai tersangka kasus korupsi SPPD fiktif dan mendesak Polres Inhu untuk juga memeriksa pejabat sekretariat dewan DPRD Inhu, atas dugaan kasus korupsi SPPD fiktif DPRD Inhu tahun 2016 - 2018," ungkapnya.

Sementara itu Kapolres Inhu AKBP.Efrizal menanggapi tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Forba mengatakan, kasus ini bukan kasus biasa namun kasus korupsi yang tentunya makan waktu yang panjang ditambah dengan adanya pandemi Covid-19.

"Kasus ini masih penyelidikan, gelar perkara nantinya akan dilakukan di Polda untuk menetapkan naik tidaknya menjadi penyidikan. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik Tipikor yang independen tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun akan menggelar perkara ini bersama Propam, Irwasda dan lainya. Saya saja tidak bisa ikut dalam gelar tersebut," ujarnya.

Ditambahkanya, dalam proses penyelidikan yang dilakukan Polres Inhu telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Inhu dan pejabat Sekwan DPRD Inhu yang diduga terlibat dalam dugaan SPPD fiktif tersebut.

"Untuk seluruh anggota DPRD Inhu tersebut telah kami klarifikasi termasuk sejumlah pejabat Sekwan Inhu, namun karena terhambat pandemi Covid-19 kami masih terkendala untuk menghadirkan saksi ahli. Dan terkait pengembalian, Polres Inhu tidak pernah menerima pengembalian apapun dari kasus tersebut," jelasnya. * (guh)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang