Rabu, 8 Juli 2020 14:22

Pertahankan WTP, Gubri Juga Ingatkan OPD Jangan Ada Lagi Temuan

Gubri minta Kepala Inspektorat Riau yang baru cepat mengingatkan OPD bermasalah. Se lain itu, terkait LHP, Gubri jugaq minta OPD jangan ada lagi temuan.

Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar minta kepada Kepala Inspektorat Riau yang baru, Sigit Juli Hendriawan cepat mengingatkan jika ada diantara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bermasalah.

Hal itu penting, agar persoalan yang ada di OPD juga cepat diselesaikan. Diantaranya berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun jika diingatkan tak juga diperbaiki, tentu akan ada konsekuensinya.

"Dari hasil laporan, kalau memang ada persoalan tolong ingatkan kepala OPD nya, bahwa ada persoalan yang harus diperbaiki. Kalau diingatkan juga tak mengindahkan apa boleh buat. Kan ada juga orang tak mau diingatkan, ada juga yang mau diingatkan," tegas Gubri, disela-sela pelantikan Kepala Inspektorat Riau, di Gedung Daerah, Rabu (8/7/20).

Orang nomor satu di Riau ini menginginkan raihan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK harus dipertahankan. Komitmen dari semua pihak sangat diharapkan. Yakni, dengan segera mungkin menindaklanjuti temuan BPK dari LHP yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu.

"Kita kemarin alhamdulillah, sudah dapat WTP, tolong pertahankan. Temuan, yang mungkin ada di dinas saudara, tahun 2020 ini jangan ada lagi temuan ini. Saya minta inikan waktu diberikan BPK 60 hari. Harapan saya, sebelum waktu berakhir, supaya semua temuan dituntaskan. Komitmen semuanya kita harapkan. Sehingga nanti hasil WTP tetap dipertahankan," ungkap Gubri.

Ada pun empat catatan BPK yang harus dituntaskan dalam waktu 60 hari, pertama, soal pernyertaan modal BUMD. Kedua, Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Riau belum terkelola sepenuhnya dengan baik. Ketiga, terkait pengelolaan pendapatan retribusi daerah belum sepenuhnya optimal. Keempat, pengelolaan investasi, dan budi daya ikan di Dinas Perikanan dan Kelautan tak sesuai ketentuan.

Selain itu, mantan Bupati Siak ini juga meminta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Riau yang sebelumnya diberi penilaian B, dapat ditingkatkan. Peran Organisasi Tata Laksana (Ortal) juga dapat lebih optimal lagi.

"Atas evaluasi dari Menpan-RB, tahun lalu dapat B. Saya harapkan tahun depan penilaian Riau dapat lebih baik lagi," ungkap Syamsuar.***(mok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang