Selasa, 7 Juli 2020 13:03

Paripurna Reses DPRD Pekanbaru. Infrastruktur, Pendidikan dan UMKM Prioritas

DPRD Pekanbaru mengakomudir tiga program prioritas. Infrastruktur, pendidikan dan UKM pada sidang paripurna masa reses III.

Riauterkini-PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna ke III masa sidang III tahun 2019-2020, Senin (06/07/2020) tentang laporan reses.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, didampingi Wakil Ketua Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan juga Nofrizal. Sementara itu dari Pemko Pekanbaru dihadiri oleh Asisten I, Azwan.

Dalam paripurna kali ini, dibacakan laporan reses dari enam dapil yang sudah terlakasan pada tanggal 26-29 Juni 2020.

"Tentunya ini merupakan tanggungjawab konstitusional yang diatur dalam undang-undang, jadi seluruh anggota DPRD melalui Jubir terkait keluhan serta aspirasi masyarakat. Dan banyak terkait infrastruktur, pendidikan dan UMKM," kata Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani kepada Riauterkini, Selasa (7/6/2020).

Selanjutnya setelah seluruhnya menyampaikan hasil reses tersebut, Hamdani menuturkan akan disingkronkan dengan visi misi dari Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

Kemudian terkait dengan masih banyaknya aspirasi dari masyarakat ataupun anggota DPRD yang belum terealisasi, Hamdani menyebut bahwa hal itu dikarenakan adanya prioritas yang harus lebih dikerjakan terlebih dahulu.

Apalagi disaat seperti saat ini yang banyak terkendala Karena Covid-19 yang akhirnya membuat sektor ekonomi babak belur, menurut Hamdani separo dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Pekanbaru mengalami penurunan akibat dihantam badai Covid-19. 

Terpisah,  Wakil Ir Nofrizal MM juga menyampaikan, persoalan yang mayoritas disampaikan masyarakat saat reses memang didominan oleh persoalan infrastruktur, pendidikan dan UMKM namun yang menjadi catatan penting saat ini terkait PPDB. 

"Memang tadi tidak semua usulan disampaikan, tapi setidaknya catatan yang telah disampaikan bisa terwakili dan direalisasi walaupun kita tahu kondisi saat ini masa pandemi, dan bisa diperjuangkan di 2021. Yang paling penting juga tadi disampaikan ada persoalan PPDB dengan sistem zonasi yang perlu jadi catatan penting bagi Pemko agar ada evaluasi lebih baik untuk tahun depan pelaksanaanya,"Singkat Nofrizal. (Parlementaria)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang