Selasa, 30 Juni 2020 20:23

Polda Riau Himbau PKS Tak Ambil TBS Sawit dari TNTN

Masih berlangsungnya pasokan TBS Sawit dari KUD Tani Bahagia ke PT SSR, Kapolda Riau sudah himbau agar PKS tak ambil TBS dari kebun dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait perambahan di kawasan konservasi Taman Nasional Tessonilo, Kapolda Riau melalui surat bernomor B/612/II/2017/Reskrimsus sudah menghimbau agar semua perusahaan kelapa sawit (PKS) di Riau tidak mengambil/atau menerima tandan buah segar (TBS) sawit dari kawasan Taman Nasional Tessonilo (TNTN).

Ada 3 hal yang dihimbau oleh Kapolda Riau dalam surat himbauan tersebut. Pertama adalah perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) tidak menerima TBS sawit dari kebun sawit yang berada di kawasan TNTN. Kedua adalah tidak menguasai dan memperjualbelikan bahkan menyimpan hasil dari perkebunan sawit yang berada di kawasan TNTN. Ketiga adalah tidak membeli atau mengolah hasil dari kebun sawit di dalam kawasan TNTN.

Hal itu dibenarkan Humas Polda Riau, Kombespol Sunarto beberapa waktu lalu. Menurutnya himbauan itu diterbitkan dan ditandatangani Kapolda Riau tahun 2017. Terbitnya himbauan itu karena maraknya terjadi perambahan di kawasan TNTN.

"Iya, himbauan tersebut diterbitkan pada tahun 2017 lalu," terangnya.
Ketika diinfokan bahwa bahwa perambahan masih terjadi hingga saat ini, Kombespol Sunarto menyayangkan terjadinya perambahan yang merusak kawasan tutupan hutan di TNTN. Ia minta perambahan yang masih terjadi diinfokan ke Kementrian Kehutanan RI.

Pasok 150 Ton Perhari

Seperti dirilis Riauterkini sebelumnya, menurut Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Tessonilo (PPNS BTNTN), Iskandarsyah pada tahun 2014 KUD Tani Bahagia telah berkerja sama dengan PT, Swakarsa Sawit Raya (SSR) untuk pembelian TBS milik KUD Tani Bahagia. Dalam perjanjian kontrak tersebut, disepakati KUD Tani Bahagia memasok kebutuhan TBS Sawit ke PT SSR dengan target Delevery Order TBS mencapai 100 -150 ton perhari.

Padahal, KUD Tani Bahagia telah melakukan kegiatan perkebunan semenjak tahun 1998-1999 di kawasan HPT Tesso Nilo konsesi PT RPI dan PT. Inhutani IV. Hal ini dapat di telusuri dari dokumen surat antara Pemda Inhu, BPN, Kanwil Kehutanan Riau, Dinas Kehutanan Riau, PT. Inhutani IV, PT Rimba Peranap Indah.

"Berdasarkan ketentuan UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) telah diatur ancaman yang cukup tegas terhadap industri pengolahan kelapa sawit untuk tidak membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil kebun yang patut diduga berasal dari kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e berbunyi: “Setiap orang dilarang: e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin," terangnya.

Terhadap industri pengolahan kelapa sawit yang terbukti membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil kebun yang patut diduga berasal dari kawasan hutan, Iskandar mengatakan bahwa dapat diancam sesuai Pasal 93 ayat (3) huruf c berbunyi “Korporasi yang: c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.*(H-we)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang