Selasa, 16 Juni 2020 20:38

Tagihan Listrik "Boom", PLN Dipanggil DPRD Bengkalis untuk Dimintai Keterangan

Menyusul melonjaknya tagihan listrik di tengah kondisi pandemi covid-19 dan meresahkan pelanggan, DPRD memanggil PLN untuk meminta penjelasan. Solusinya pelanggan boleh menyicil.

Riauterkini-BENGKALIS- Menyikapi keluhan pelanggan PLN terhadap tagihan listrik melonjak di tengah kondisi pandemi virus corona atau covid-19, sekaligus setelah menghadapi Ramadan dan lebaran Idul Fitri 1441/2020 M, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis memanggil Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bengkalis dan Duri serta Manajemen PLN di Dumai.

Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan kenaikan tagihan listrik dinilai tidak wajar bahkan hingga 100 persen dari PLN melalui dengar pendapat atau hearing, Senin (15/6/20) siang kemarin.

Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Syahrial, S.T, M.Si, dihadiri Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis.

"Harus ada penjelasan dari pihak PLN dan berikan solusinya kepada masyarakat pelanggan,” Syahrial.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menekankan, agar PLN melakukan investigasi di lapangan untuk mencari tahu sumber masalahnya, apakah karena faktor kesalahan manusia atau karena kerusakan sistem.

“PLN untuk mendatangi pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik yang tidak wajar itu, menenangkan mereka dan memberikan solusi penyelesaian masalah ini, selain itu juga memperbaiki pola komunikasinya dengan masyarakat agar tidak timbul keresahan. Jangan sampai masyarakat yang kondisinya sedang susah, menjadi makin resah di saat covid-19,” katanya lagi.

Ditambahkan Syahrial, seperti pada kasus seperti rumah kosong yang mengalami kenaikan pembayaran maka akan dilakukan koreksi.

Sementara itu, Manager PLN ULP Bengkalis, Danang Nur Hardianto memberi penjelasan, tidak ada kenaikan tarif rupiah per-KWH dan tidak ada istilah subsidi silang. Lonjakan tagihan listrik murni akibat lonjakan pemakaian listrik oleh pelanggan dikarenakan adanya kebijakan bekerja dari rumah oleh pemerintah dan masyarakat lebih banyak beraktifitas di rumah.

Selain itu, penyebab lainnya berasal dari kebijakan pemerintah dalam hal memutus mata rantai covid-19 dengan tidak melakukan pencatatan stand meter setiap pelanggan selama dua bulan, sehingga penghitungan hanya berdasarkan rata-rata pemakaian.

"Pada bulan Juni PLN kemudian mengutus petugas untuk melakukan pencatatan langsung di lapangan sehingga muncul pemakaian secara riil termasuk dua bulan sebelumnya yang belum tercatat, karena itulah kelonjakan pembayaran terjadi," terang Danang.

Berkali-kali ditegaskan Danang, tidak benar adanya kenaikan tarif listrik atau terjadi subsidi silang yang menyebabkan tagihan listrik melambung. Hanya saja, PLN memahami keresahan pelanggan terkait fenomena kenaikan tagihan listrik ini.

Menurut Danang, setelah melakukan verifikasi, memang banyak ditemukan faktor kesalahan manusia dalam persoalan ini. Oleh karena itu, PLN melakukan komunikasi dengan pelanggan untuk menawarkan solusi.

"PLN Pusat telah menyikapi terkait lonjakan tarif ada kebijakan yaitu dengan cicilan, apabila kenaikan mencapai 100 hingga 200 persen maka 40% dapat dibayarkan terlebih dahulu dan sisa 60% dapat dicicil maksimal tiga kali cicilan," imbuhnya.***(dik)

Foto : Wakil Ketua DPRD Bengkalis Syahrial, S.T, M.Si menyampaikan pendapat saat dengar pendapat dengan PLN menyikapi kenaikan tagihan listrik tidak wajar.

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang