Senin, 15 Juni 2020 16:15

Kepala Diskominfo Rohul Ikut Rakornas Forkasi se-Indonesia Melalui Vicon

Kementerian Kominfo menggelar Rakornas yang diikuti seluruh Kepala Diskominfo se-Indonesia secara Video Conference atau Vicon.

Riauterkini-PASIRPENGARAIAN- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diikuti seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia.

Rakornas bersama Kementrian Kominfo melalui Video Conference (Vicon), Kamis (11/6/2020), juga diikuti Kepala Diskominfo Kabupaten Rohul Drs Yusmar M.Si beserta jajaran di Kantor Diskominfo Rohul.

Hasil Rakornas melalui Vicon yang menjadi streching poin yakni bagaimana memperkuat eksistensi Kominfo di bidang Kehumasan, Statistik dan Persandian, sesuai tema diusung dalam Rakornas yaitu "Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian".

Rakornas digagas Forum Komunikasi (Forkasi) Kepala Diskominfo se-Indonesia bertajuk" Peran Kominfo Menyatukan Negeri", dipimpin Ketua Umum Forkasi Kepala Diskominfo se-Indonesia Haris Suparto Tome, juga diikuti sejumlah lembaga dan kementerian, seperti Kemenkominfo, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Diskominfo se-Indonesia.

Pada Rakornas melalui Vicon tersebut, Plh. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si, menerangkan hal yang menjadi prioritas nasional di sektor Kominfo adalah memperkuat Infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.

Sektor Kominfo juga perlu peningkatan kualitas komunikasi publik, seperti penguatan tatakelola informasi komunikasi publik di pusat dan daerah, penyediaan konten dan akses informasi publik, secara merata, terutama di wilayah 3T.

Selanjutnya, peningkatan Kualitas SDM Bidang Kominfo, penguatan Literasi Teknologi Informasi Publik masyarakat, penguatan peran lembaga Pers dan Jurnalis, serta peningkatan kualitas lembaga penyiaran.

Prioritas nasional di sektor Persandian juga perlu ditingkatkan dan ditambahkan untuk pembentukan Computer Security Incident Response Team Organisasai (CSIRT), serta elatihan keamanan Ciber.

Bberdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan nomenklatur, Dinas Statistik punya panduan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penguatan data dan informasi juga harus direncanakan dan dianggarkan masing-masing pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, serta wadah internalisasi kebijakan pusat ke dalam aktivitas pembangunan daerah.

Masih di Rakornas melalui Vicon tersebut, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS M. Ari Nugraha, M.Sc menjelaskan tujuan satu data Indonesia (SDI) adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah, dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data yang lebih baik.

Tujuan lain, yaitu mewujudkan ketersediaan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar instansi pusat dan daerah, serta mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis pada data, serta Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN), sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara, selaku narasumber, Direktur Proteksi Pemerintah Dwi Kardono S.Sos,MA, mengatakan sesuai Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemda, tujuan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) adalah sebagai Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan Informasi di Pemda, serta menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peran Pemda yaitu meningkatkan kompetensi SDM program daerah yang memiliki kompetensi di bidang persandian dan keamanan siber, dalam rangka melaksanakan urusan bidang persandian sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sedangkan Ketua Umum Forkasi Haris Suparto Tome, menuturkan diskusi Rakornas merupakan gagasan dari seluruh Diskominfo se-Indonesia, terhadap perkembangan Diskominfo untuk mensinergikan program kerja Kominfo pusat dengan Diskominfo yang ada di daerah.

Haris mengatakan seperti di saat pandemi virus corona atau Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, seluruh kegiatan Pemda bertumpuk di Diskominfo, termasuk memfasilitasi Vicon atau pertemuan-pertemuan virtual.

Pada kesempatannya, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Selamatta Sembiring, mengatakan setiap urusan pemerintahan membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemda, dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sembiring mengharapkan seluruh Diskominfo di daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam menyediakan pelayanan dasar dan percepatan pembangunan infrastruktur yang tentunya berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.***(Adv/ Pemkab Rokan Hulu)



Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang