Kamis, 4 Juni 2020 18:44

DPRD Pekanbaru Janji Usut Dugaan Penyimpangan Bantuan Covid-19

Sejumlah RW menolak bantuan masyarakat terdapat Pandemi Corona dari Pemko Pekanbaru karena dianggap tak sesuai dengan janji. Wakil rakyat berjanji mengusut dugaan penyimpangannya.

Riauterkini-PEKANBARU-Penyaluran bantuan pada masyarakat terdampak Covid-19 dari Pemprov Riau yang dilakukan Pemko Pekanbaru tak berjalan lancar. Sejumlah Ketua Ruikun Warga atau RW menolak menerima dan membagikan pada warganya karena dianggap berbeda dengan ketentuan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Padang Terubuk.

Hal ini disampaikan salah seorang Ketua RW, Buchari Abdullah saat pertemuan dengan Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra dan anggota Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti di Pekanbaru, pada Selasa (02/06/2020).

Menurut Buchari, awalnya sejumlah Ketua RW di Kelurahan Padang Terubuk diundang Lurah Padang Terubuk, Raymond rapat sekitar Bulan Februari lalu.

Saat itu Lurah meminta seluruh RW untuk membuka posko penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya sekitar akhir Bulan Mei 2020 datang bantuan Covid-19 yang dialokasikan ke masing-masing kelurahan sebesar Rp100 juta.

Bantuan tersebut berupa alat penyemprotan desinfektan, cairan desinfektan, masker dan spanduk dua unit. Lurah kemudian meminta masing-masing Ketua RW untuk mengambil bantuan tersebut. Namun hingga, Selasa (02/06/2020) masih ada tiga RW yang belum mengambil bantuan tersebut karena mereka menilai bantuan tidak sesuai dengan nilainya.



Salah seorang Ketua RW lainnya Pusdi saat itu meminta anggaran operasional untuk pelaksanaan penyemprotan. Namun permintaan tersebut ditolak Lurah Padang Terubuk karena memang anggaran untuk itu tidak ada, kata Pusdi.

Konsekuensinya, bantuan tersebut kemudian ditolak oleh tiga RW setempat dan hingga saat ini masih menumpuk di Kantor Lurah Padang Terubuk.

Tiga Ketua RW tersebut secara tegas mengatakan nilai bantuan yang semestinya mereka terima tak sesuai dengan informasi yang ada. “Masa uang Rp 100 juta cuma dapat yang begituan. Tak mau lah kami,” katanya lagi.

Sementara anggota DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti berjanji akan mengusut secara tuntas persoalan tersebut. Demikian juga dengan Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra bersama anggota Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru, dan anggota Fraksi PKS Muhammad Isa Lahamid yang hadir pada kesempatan tersebut. “Kita akan panggil sejumlah Lurah yang bermasalah ke Kantor DPRD Pekanbaru untuk menjelaskan persoalan ini,” janji para wakil rakyat saat pertemuan di Pekanbaru, Selasa (02/06/2020).

Menurutnya lagi, anggaran bantuan tersebut mencapai Rp8,3 miliar dan dialokasikan masing-masing kelurahan mendapat Rp100 juta. “Jumlah kelurahan di Pekanbaru kan ada 83 kelurahan dan masing-masing menerima bantuan Rp100 juta melalui RW Siaga,”.

Pihaknya juga mempertanyakan kapasitas RW Siaga terkait penyaluran bantuan tersebut. “Setahu saya, RW Siaga itu tidak ada. Kok sekarang ujuk-ujuk namanya tiba-tiba muncul,” katanya mempertanyakan. Pihaknya menilai proporsional anggaran harus jelas peruntukannya. Nilai bantuan Rp100 juta harus jelas alokasinya. “Saya akan minta alokasi anggaran terkait dana Rp100 juta dari masing-masing lurah. Jika perlu nanti semua lurah akan kita panggil ke DPRD Pekanbaru untuk menjelaskan secara detail,” tegasnya Doni.

Selain itu dirinya juga mempertanyakan belanja anggaran berupa hand sanitizer dan alat penyemprotan desinfektan di masa sekarang. “Peruntukan bantuan sudah tidak tepat lagi di kondisi saat sekarang,” kata Doni (dan)***

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang