Senin, 1 Juni 2020 14:52

Ketua DPRD Pekanbaru Siak Ikut Arahan Gubri Terkait Revisi RPJMD

Gubri mengembalikan draf revisi Perda RPJMD Kota Pekanbaru. Ketua dewan, Hamdani menyatakan siap mengikuti arahan orang nomor satu di Pemprov Riau tersebut.

Riauterkini-PEKANBARU- Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi, mengembalikan draft revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru. Langkah ini dilakukan menyusul adanya dugaan kekeliruan ketentuan dalam draf tersebut.

Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani mengaku tidak terkejut dengan pengembalian oleh Gubri tersebut. Menurutnya, revisi RPJMD sejak awal dipersoalkan DPRD Pekanbaru karena dianggap melanggar regulasi, mulai dari sisa masa jabatan Wali Kota Pekanbaru Firdaus kurang dari tiga tahun, rapat paripurna yang tidak kuorum hingga adanya indikasi megaproyek. Karena itu, Hamdani mengaku secara prinsip pihaknya akan mengikuti petunjuk dan arahan Gubri.

‘’Surat resmi pak Gubernur terkait revisi RPJMD Kota Pekanbaru, sudah saya terima. Dalam waktu secepatnya, kita akan melakukan proses sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku,” ujar Hamdani, Selasa (2/6/2020).

Pengembalian berkas ini disampaikan Gubri dalam surat Nomor 180/KL/1152 tertanggal 29 Mei 2020 perihal Tanggapan Atas Penyelenggaraan Rapat Paripurna Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Ada empat poin yang menjadi alasan Gubernur mengembalikan berkas ini. Intinya, Gubri menilai rapat paripurna Perubahan RPJMD Pekanbaru Tahun 2017-2022 tidak kourum dan belum sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Hamdani, jika ada hal yang belum sesuai secara substansi perubahan RPJMD, DPRD Kota Pekanbaru akan minta Pemko Pekanbaru untuk melakukan revisi ulang terlebih dahulu hingga berkesesuaian dengan alasan dan tujuan dilakukannya revisi atau perubahan RPJMD tersebut. “Kita siap untuk kembali membahas dan membantu Pemko Pekanbaru merevisi RPJMD sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.”

Paling tidak, jelasnya, ada dua hal yang perlu diperbaiki. Pertama, terkait perbaikan substansi bahan revisi RPJMD Kota Pekanbaru, mesti disesuaikan dengan maksud dan tujuan serta kondisi terjadinya perubahan RPJMD. ‘’Dan kedua, terkait mekanisme pengambilan keputusan di DPRD, harus sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,’’ pungkas Hamdani.***(dan)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang