Kamis, 28 Mei 2020 15:18

Kasus Bongku, Ketua PN Bengkalis Meminta Seluruh Pihak Hormati Putusan Hakim

Bongku telah dijatuhi hukuman PN Bengkalis atas kasus penebangan kayu. Seluruh pihak diminta hormati putusan pengadilan. Sementara itu, PT. AA mendukung apapun keputusan hakim.

Riauterkini-BENGKALIS- Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis Rudi Ananta Wijaya, meminta semua pihak menghormati putusan pengadilan dalam perkara penebangan kayu di area perusahaan PT. Arara Abadi (AA) dengan terpidana Bongku, warga Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis divonis majelis hakim dengan pidana satu tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair kurungan satu bulan.

Menurut Rudi, ada upaya penggiringan opini kepada masyarakat yang terkesan "menyudutkan" tugas dan wewenang PN Bengkalis, pasca putusan perkara dengan terdakwa Bongku tersebut.

"Putusan hakim dan pengadilan merupakan putusan yang harus dihormati. Apabila ada pihak-pihak yang keberatan masih ada upaya hukum apapun dan tidak melakukan penggiringan opini," tegas Rudi Ananta, Rabu (27/5/20) kemarin.

Menurutnya, vonis majelis hakim dalam sebuah perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tidak berdasarkan pada kepentingan, asumsi dan dugaan.

"Perkara yang masuk harus diadili dan diputuskan. Ada pihak berusaha menggunakan perkara itu untuk kepentingan yang lain dimana motifnya kami sudah tahu arahnya," katanya lagi.

Sebut Rudi, PN Bengkalis tidak mengurus urusan mengakui atau tidak mengakui, PN Bengkalis hanya menyidangkan perkara yang masuk tanpa melihat latar belakang apapun, suku, agama, ras dan golongan atau SARA.

"Pengadilan itu berdiri tegak di depan untuk menegakkan kebenaran. Tidak ada kepentingan apapun dan tidak ada yang diharapkan terhadap perkara yang ditangani. Jangan sampai diplintir seolah-olah pengadilan tidak mengaku suku tertentu dan kepentingan tertentu. Pengadilan ada untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Bengkalis. Keberatan silahkan ada upaya hukum, bukan penggiringan opini," tegasnya lagi.

Perusahaan Hormati Putusan Pengadilan

Terkait perkara Bongku tersebut, pihak PT. AA melalui Humas APP Sinarmas Forestry Wilayah Riau, Nurul Huda saat dimintai tanggapannya mengatakan, bahwa awal dan penyebab sengketa terjadi sejak tahun 2001 lalu.

Dimana masyarakat Sakai mengklaim bahwa lebih kurang 7.158 hektar lahan yang mencakup area Hutan Tanaman Industri (HTI) perusahaan seluas 327,2 hektar adalah lahan ulayat dua pebatinan, yaitu Batin Beringin dan Batin Penaso.

Menanggapi adanya klaim tersebut, menurut Nurul, PT. AA sepakat untuk melakukan pengecekan lapangan bersama perwakilan masyarakat. Dari proses ini, diketahui bahwa lahan tersebut sebelumnya tidak pernah dikuasai oleh masyarakat Sakai, yang ketika itu hanya menempati Desa Penaso, Sialang Rimbun, dan Muara Basung.

"Bahkan lahan yang diklaim dan ditunjuk oleh masyarakat Sakai yang dimaksud, ternyata sebagian besar sudah dikuasai oleh pihak ketiga," terang Nurul.

Meski demikian, antara tahun 2001 hingga 2019, sejumlah oknum masyarakat Sakai terus berupaya menduduki lahan tersebut dan menghentikan kegiatan operasional perusahaan. Penyelesaian dan hasilnya dalam kegiatan operasionalnya, PT. AA selalu berpegang pada batas konsesi sesuai izin yang diberikan oleh pemerintah serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

"Sejak tahun 2013, PT. AA juga sudah melakukan pemetaan konflik yang ada di wilayah konsesi. Termasuk di dalamnya konflik dengan masyarakat Sakai," katanya lagi.

Perusahaan juga berupaya untuk tetap mendukung pemberdayaan masyarakat Sakai. Diantara lain yang dilakukan perusahaan menjalankan kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan di sebagian area SK Menhut atas nama PT. AA, mempekerjakan masyarakat sebagai tim pencegah kebakaran, serta menjalankan sejumlah program peduli sekitar beroperasinya perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

"Perusahaan juga mengupayakan mediasi, termasuk dengan melibatkan Camat Pinggir dan DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 dan 2015, hingga mencapai berbagai MoU, berita acara dan kesepakatan," ujarnya.

MoU berita acara dan berbagai kesepakatan yang telah tercapai tersebut, adalah bukti adanya kesepakatan penyelesaian sengketa yang terjadi ketika itu. Kemudian pada tahun 2016, PT. AA juga telah melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memfasilitasi mediasi dengan masyarakat Sakai. Sebagai hasilnya, kedua belah pihak menyepakati untuk menyerahkan mekanisme penanganan konflik pada KLHK dan membentuk tim negosiasi.

"Sampai hari ini, PT. AA tetap berpegang teguh pada kesepakatan yang difasilitasi oleh KLHK tersebut. Namun sengketa masih berlanjut sampai saat ini, kami menyayangkan bahwa, sejak tercapainya kesepakatan ini, sejumlah oknum dari masyarakat Sakai telah berulang kali menduduki kembali lahan perusahaan serta menghalangi kegiatan operasional kami," sebut Nurul.

Insiden terbaru yakni penebangan tanaman eucalyptus di wilayah konsesi oleh salah satu anggota masyarakat Sakai pada November 2019.

"Perusahaan pun dengan transparan telah mengikuti seluruh proses hukum yang tengah berjalan terhadap Bongku, serta mendukung pihak berwenang dengan menyampaikan fakta-fakta yang dibutuhkan," imbuhnya seraya menyebutkan, PT. AA tetap berkomitmen untuk mematuhi hukum. Serta prinsip-prinsip internasional yang berlaku terkait penghormatan hak-hak masyarakat lokal.***(dik/rls)

Foto : Rudi Ananta Wijaya, Ketua PN Bengkalis

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang