Ahad, 19 April 2020 13:46

BPKAD Kuansing Jelaskan Honor Guru Bantu Belum Dibayarkan

Sampai sekarang honor guru bantu belum dibayar. Ini penjelasan BPKAD Kuansing mengenai penyebabnya.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Hendra, AP. M.Si angkat bicara terkait gaji Guru bantu Provinsi yang belum dibayar hingga saat ini.

Dijelaskan Hendra, agar informasinya tidak simpang siur, bahwa untuk pengalokasian anggaran  dalam APBD ada proses yang harus dilalui.

"Contoh, untuk honor guru bantu, anggarannya masuk dalam bantuan keuangan Provinsi Riau, berlaku se Kab/Kota di Riau, sementara alokasinya baru kita terima sekitar bulan Februari, saat APBD Kabupaten Kuantan  Singingi telah di sahkan 31 Nopember 2019 lalu," jelasnya.

Kemudian menurutnya, setelah ada SK alokasi bankeu dari Provinsi, untuk Kab/Kota, baru bisa dianggarkan di APBD kemudian baru dilakukan penyusunan DPA oleh dinas terkait untuk di sahkan di BPKAD.

"Ini juga membutuhkan waktu karena banyak hal yang harus dipersiapkan, selanjutnya, jika telah selesai kita mengajukan persyaratan pencairan ke provinsi," kata Hendra.

Akan tetapi kata Hendra, seiring perjalanannya pada pertengahan Maret lalu, ketika akan mengajukan, Pemprov menyatakan, bahwa untuk pembayaran honor guru bantu 2020 harus di selesaikan lebih bayar tahun 2019 yang lalu.

"Maka atas dasar itu, inilah yang lebih dulu harus kita selesaikan, karena hutang tersebut belum di anggarkan di APBD Kuansing tahun 2020, lalu kita mencoba mensiasati dengan menggunakan BTT inipun butuh waktu, karena kita melakukan pergeseran anggaran yang di tetapkan melalui peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD tahun 2020," terang Hendra.

Mengenai hal ini kata Hendra, sekitar awal bulan April, hutang tersebut telah selesai dilunasi, selanjutnya menurut Hendra, baru lah dimulai proses pengajuan pencairan honor guru bantu tersebut, ini pun menurut dia memerlukan persyaratan yang cukup banyak.

Seperti surat pengantar permohonan yang di tanda tanagni Bupati, pernyataan Kepala Daerah, pernyataan penggunaan dana yang di tanda tangani Bupati, Kwitansi yang di teken Bupati, surat pertanggung jawaban mutlak dari diknas, SK guru bantu dari diknas, SK alokasi, SK Bendahara Umum Daerah (BUD) Rekening koran, FC DPA guru bantu, semua ini menurutnya rangkap 3, baru dikirim ke Provinsi.

"Alhamdulillah seluruh kelengkapan ini telah kita sampaikan ke Provnsi beberapa hari lalu, mudah - mudahan cepat di proses di Provinsi, tapi perlu juga di ketahui jika telah di tranfer dari Provinsi, masih ada proses yang harus di lalui di BUD mulai pengajuan dari dinas penerbitan SPD hingga SP2D," bebernya.

"Mudah - mudahan ini nantinya tidak ada yang salah atau pun kurang persyaratannya, intinya proses pencairan sebuah dana bukanlah hal yang suka - suka hati seperti mengambil uang di celengan," kata Hendra.

Tapi kata Hendra, perlu juga diingat jika di BPKAD persyaratanya terpenuhi maka tidak akan pernah diperlambat, cuma kata Hendra, karena kondisi Pandemi Covid - 19 saat ini, untuk seluruh dokumen yang masuk akan ditunggu dulu sekurang - kurangnya 10 jam.

"Tapi jika ada hal yang mendesak kita sterilkan dulu menggunakan sanitizer atau disinfektan, ini juga bentuk pencegahan dari penyebaran virus sesuai himbauan pemerintah," pungkas Hendra.

Artinya kata Hendra, untuk honor guru bantu, Pemda sangat memiliki atensi khusus dan tidak ingin memperlambat, malahan kata Hendra, pihaknya sedang menggesa, tapi prosesnya memang seperti itu yang harus dilalui.* (Jok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang