Rabu, 8 April 2020 13:09

4 Terdakwa Korupsi Bantuan Disdik Meranti Dituntut 15 Bulan Penjara

Jaksa menyatakan empat terdakwa korupsi bantuan Dinas Pendidikan Meranti bersalah. Mereka dituntut 15 bulan penjara.

Riauterkini-PEKANBARU- Empat terdakwa tindak pidana korupsi dana bantuan pemerintah (Bantah) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti, dituntut pidana penjara selama 15 bulan.

Keempat terdakwa yang terbukti menurut jaksa merugikan keuangan negara sebesar Rp322 juta itu adalah Tabren, Kasi Sapras Pendidikan Dasar Disdikbud Meranti. Kemudian Suratno, Kepala SMPN 1 Teluk Belitung. Syafrizal selaku Konsultan Pengawas, dan Junaidi selaku rekanan pelaksana kegiatan.

Dalam amar tuntutan jaksa penuntut umum Muhammad Ulinnuha SH pada sidang Selasa (7/4/20) sore di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru tersebut. Keempat terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

" Menuntut keempat terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 3 bulan penjara, dan dikurangi masa penahanan," kata Ulin dalam sidang yang dipimpin Yudissilen SH.

Selain tuntutan hukuman, eempat terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," sambung Ulin lagi.

Untuk kerugian negara sebesar Rp 322.168.491, dibebankan kepada terdakwa Junaidi untuk membayarnya. Jika tidak dibayarkan, maka hukuman terdakwa ditambah (subsider) selama 6 bulan kurungan.

Atas tuntutan jaksa tersebut, keempat terdakwa berencana akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya pekan depan.

Perbuatan keempat terdakwa itu terjadi tahun 2018 lalu. Pada tahun tersebut, Disdikbud Kepulauan Meranti menyalurkan dana Bantuan Pemerintah (Bantah) sebesar Rp7,775 miliar untuk 13 sekolah menengah tingkat pertama (SMPN).

Dari ke 13 SMPN tersebut, SMPN 1 Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau mendapat anggaran renovasi infrastuktur pendidikan sebesar Rp1,05 miliar. Namun dalam pelaksanaannya, telah terjadi tindak penyelewengan yang dilakukan keempat terdakwa. Dana sebesar Rp 1,05 miliar itu tidak sepenuhnya terealisasi pada sekolah tersebut.

Dari hasil pemeriksaan audit BPKP Riau, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 322 juta lebih.***(har)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang