Kamis, 2 April 2020 18:13

Diancam Tak Bisa Kelola Sawit 44 Ha, Kelompok Tani Simpang Gondit Minta Perlindungan Hukum ke DHS and Partners

Perwakilan Kelompok Tani Simpang Gondit datangi DHS and Partners. Mereka meminta perlindungan karena mendapat ancaman dalam pengelolaan sawit.

Riauterkini-PEKANBARU-Meski sudah belasan tahun mengelola lahan kebun sawit seluas 44 hektar sejak 2004 silam, namun 15 orang Kelompok Tani Simpang Gondit, Kandis, Kabupaten Siak yang berhak atas kepemilikan lahan itu justru merasa tak tenang karena selalu mendapat ancaman dari sekelompok orang suruhan Sihar Jhonni Tambun, warga Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya.

Merasa keselamatannya terancam, sejumlah perwakilan Kelompok Tani Simpang Gondit itu pun akhirnya mengambil keputusan bersama meminta perlindungan hukum ke DHS and Partners di Pekanbaru, Kamis (02/04/20). Perwakilan dari Kelompok Tani Simpang Gondit, Suyanto (44) menjelaskan, pengancaman itu sendiri sudah dilakukan oleh kelompok orang suruhan tersebut kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu, tepatnya di Januari 2020 lalu.

Puncaknya, pada Selasa, 24 Maret 2020 lalu, pria yang akrab disapa Anto tersebut mengalami langsung pengancaman itu saat berada di lokasi kebun sawit miliknya. Ia bersama rekannya, Nemmi BR Siregar (52) bahkan tak diperbolehkan mengambil hasil panen dan diancam oleh sekelompok orang-orang suruhan itu sambil membawa berbagai jenis senjata tajam dan senapan angin.

"Intinya kami dari Kelompok Tani tidak diperbolehkan masuk ke kebun oleh mereka. Padahal itu lahan kami. Sudah kami kuasai dan kelola sejak tahun 2004, tapi dia (Sihar Jhonni Tambun) malah mengklaim lahan itu punya dia dan membawa orang-orang suruhannya sambil bawa parang, pisau dan senapan angin untuk melarang kami (Kelompok Tani Simpang Gondit). Mereka ngancam akan membakar sepeda motor masyarakat setempat dan memutuskan jembatan akses masuk ke kebun," kisahnya kepada riauterkini.com.

Anto menambahkan, terkait pengancaman itu, pihak Kelompok Tani juga sudah pernah mengajukan aduan ke Polsek Kandis. Namun pengaduan mereka justru digantung tanpa ada tindakan pasti dari polisi. Padahal, kata dia lagi, ancaman itu sudah dirasakan langsung oleh masyarakat kelompok tani. Selain itu, polisi hanya bisa menyarankan agar kelompok tani menyelesaikan perdata lahan tersebut yang sebelumnya sudah pernah digugat oleh Sihar Jhonni Tambun.

"Polisi cuma menyampaikan ke kami selesaikan perdatanya. Padahal perdatanya juga udah lama selesai di PN Siak Sri Indrapura, sudah ada putusan dari pengadilan yang menyatakan kalau gugatan si penggugat tidak dapat diterima atau NO. Disana kami kecewa karena tidak ada tindakan apa-apa dari polisi," gumamnya.

Selain di Polsek Kandis, aduan serupa sudah pernah pula mereka sampaikan ke Polres Siak. Tapi polisi justru beralasan akan mempelajari dulu aduan atau laporan dari masyarakat Kelompok Tani Simpang Gondit tersebut. Sehingga Anto dan rekan-rekannya di kelompok tani pun merasa tak puas dengan sikap polisi terhadap keadilan dan nasib mereka.

"Jadi kami berharap dengan bantuan dari tim DHS and Partners ini, kami bisa memanen kembali seperti biasa tanpa ada intimidasi dari pihak atau kelompok manapun," tuturnya.

Sementara itu, PH Kelompok Tani Simpang Gondit, Nofriyansyah SH didampingi Daniel Haposan Sirait SH menegaskan, pasti memperjuangkan kepemilikan lahan yang sudah menjadi hak kliennya tersebut. Apalagi juga sudah jelas bahwa PN Siak telah mengeluarkan putusan NO terhadap penggugat yang sebelumnya sudah pernah menggugat lahan kliennya itu.

"Klien kami merupakan pemilik yang sah dari lahan 44 hektar yang diduga menjadi objek sengketa. Dalam perkara ini, klien kami dicekal, diancam bahkan tidak diperbolehkan mengelola lahan itu dan tidak diperbolehkan memanen hasil kebunnya. Di sini kami pasti mengambil tindakan tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi klien kami dalam memperjuangkan haknya kembali," tandasnya.***(gas)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang