Rabu, 11 Maret 2020 12:56

Bupati Kuansing Buka Pelatihan PPRG

Digelar pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Kegiatan di Eisma Hasanah tersebut dibuka Bupati Kuansing.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Drs. H. Mursini, M.Si buka pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Selasa (10/3/2020) kemarin di Wisma Hasanah Telukkuantan.

Pelatihan ini diikuti Kades se Kuansing. Kepada seluruh Kades dan peserta yang yang mengikuti pelatihan Bupati menyampaikan agar mendukung dan berpartisipasi untuk program ini.

Karena kata Bupati tujuan kegiatan ini, dilatarbelakangi untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta kesetaraan.

Selain itu, acara ini juga direfplesikan dalam proses kebijakan perencanaan pelaksanaan responsif gender (PPRG).

Akan tetapi PPRG ini bukanlah tujuan akhir, tapi sebuaj kerangka kerja atau alat analisis dalam mewujudkan keadilan dan manfaat penerima pembangunan.

Kemudian, ditegaskan Bupati tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep gender dan meningkatkan pemahaman tentang perencanaan serta penganggaran gender.

Serta untuk mendorong komitmen internal Kepala Desa dalam menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Hadir sebagai pemateri dalam pelatihan ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Fasilitator Pengarus Utama Gender (PUG) Provinsi Riau.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG ini baik di pusat maupun di daerah Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri.

Yaitu Menteri Perencanaan  Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN /II/2012, Menteri Keuangan dengan No, SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/MPP-PA/II/2012.

Edaran ini tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dan merupakan strategi percepatan pelaksanaan PUG baik dipusat maupun di  daerah.

Disisi lain dalam menerapkan operasionalisasi PPRG dalam sistim penganggaran, Kementerian  Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) mulai tahun 2009 dengan PMK no. 119 tahun 2009, PMK No. 104 tahun 2010, PMK No 93 tahun 2011, PMK No 112 tahun  2012.

dan PMK No.94tahun 2013, serta terakhir adalah PMK No.143/PMK.02/2015 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dan penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA di tingkat pusat.* (Jok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang