Selasa, 10 Maret 2020 16:33

Kepentingan Masyarakat dan Daerah,
Fraksi DPRD Bengkalis Setujui Usulan Ranperda RTRW dan RDTRW

Pemkab usulkan Ranperda RTRW 2020-2040 dan RDTRW 2019-2039. Seluruh fraksi DPRD Bengkalis setujui untuk dibahas demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Riauterkini-BENGKALIS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis sepakat akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2020-2040 dan Ranperda tentang Rancangan Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kabupaten Bengkalis 2019-2039.

Persetujuan dilanjutkan untuk dibahas ke panitia khusus (pansus), setelah sebelumnya kedua Ranperda diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis ke dewan.

Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Bengkalis menyatakan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut demi kepentingan masyarakat dan daerah ini.

Melalui sidang paripurna di Gedung DPRD, Jalan Antara Bengkalis, dihadiri 24 dari 45 orang anggota parlemen, Senin (9/3/20) petang dipimpin Ketua DPRD, H. Khairul Umam, didampingi Wakil Ketua Syahrial, dan Syaiful Ardi. Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda), H. Bustami HY, kemudian sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Masing-masing fraksi melalui juru bicaranya menyampaikan pandangan umum terhadap usulan dua Ranperda yang diusulkan Pemkab Bengkalis.

Pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan juru bicara, Sanusi, menyetujui Ranperda Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis 2020-2040 dan Ranperda RDTRW Kabupaten Bengkalis 2019-2039.

Menurut Fraksi PKS dengan adanya Perda ini, nantinya akan menjadi landasan hukum terhadap sebuah kebijakan dan akan mendorong roda pemerintahan menjadi lebih baik lagi, dan harus sejalan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Kemudian untuk Ranperda RTRW 2020-2040 dan Ranperda RDTRW Kabupaten Bengkalis 2019-2039, Fraksi PKS sepakat dapat dibahas dan ditelaah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Persoalan tata ruang kabupaten harus ditata sedemikan rupa, sehingga persoalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat menjadi lebih baik.

"Kami berharap, melalui Ranperda tata ruang ini dapat memetakan dan mengarahkan pada proses pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ungkap Sanusi.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Syafroni Untung menyampaikan, terkait perubahan tata tertib DPRD, pihaknya memahami semangat perubahan yang menjadi asbabun nuzul keinginan tersebut. Dalam hal ini, Fraksi Golkar setuju untuk dibahas secara bersama, dan ditetapkan dalam peraturan DPRD yang baru. Namun demikian, Fraksi Golkar mengingatkan, hendaknya perubahan tersebut tetap mengedepankan azas kemanfaatan dan proporsionalitas serta keadilan.

Selanjutnya, terhadap usulan Ranperda RTRW harus dibahas mendalam, mendetail, dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku. Dari kacamata Fraksi Golkar, beberapa lokasi masih terdapat tumpang tindih batas wilayah yang mengakibatkan sering terjadinya pergesekan, baik antara sesama masyarakat, maupun terhadap perusahaan yang beroperasi.

"Sedangkan Ranperda RDTRW merupakan penjabaran dari RTRW daerah ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun kawasan fungsional daerah," sebut Safroni.

Selanjutnya Fraksi PDIP dengan juru bicara, Ferry Situmeang berpandangan, Raperda RTRW Kabupaten Bengkalis 2020-2040 pada dasarnya melakukan penataan ruang dengan mengintegrasikan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia, sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan Ranperda RDTRW kabupaten Bengkalis 2019-2039 yang diajukan Pemkab Bengkalis adalah perencanaan Rupat dan sekitarnya, mengingat Pulau Rupat telah ditetapkan sebagai wilayah kawasan strategis pariwisata nasional.

"Untuk itu, Fraksi PDIP meminta agar Perda tersebut dapat terwujud untuk mempercepat pembangunan daerah," katanya.

Fraksi PAN dengan juru bicara, Indrawansyah juga menyatakan, sepakat Ranperda RTRW 2020-2040 dan Ranperda RDTRW 2019-2039 agar segera dibahas ditingkat pansus. Namun, fraksi PAN mengingatkan, agar dalam pembahasan tetap mengedepankan azas proporsionalitas dan pemanfaatan.

"Fraksi PAN mendorong agar Ranperda ini dapat mengakomodir segala kebutuhan, baik pengembangan usaha kedepan maupun tentang perizinan bangunan dan lainnya dengan tetap mempertimbangkan azas proporsionalitas dan kondusifitas penduduk," papar Indrawansyah.

Sementara itu, dari Fraksi Gerindra Garuda Yaksa dengan juru bicara, Andi Fahlevi menyampaikan, rencana perubahan tata tertib DPRD, Fraksi Gerindra mengapresiasi atas terbentuknya pansus perubahan tata tertib DPRD berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai fungsi, pembentukan Perda, anggaran, pengawasan.

"Semoga dengan adanya perubahan pembentukan pansus ini bisa terakomodir, berjalan sesuai kaedah dan fungsi yang seharusnya. Dan terhadap dua  Ranperda yang telah diusulkan tersebut setuju untuk dibahas," katanya.

Fraksi Gabungan Suara Rakyat dengan juru bicara Rosmawati Sinambela menyebutkan, terkait dengan rencana perubahan tata tertib DPRD, menyamhut baik namun mengingatkan, hendaknya perubahan tersebut tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan.

Demikian halnya dengan Ranperda RTRW 2020-2040 fraksi gabungan suara rakyat dengan Ketua Askori ini mendukung untuk dibahas, karena merupakan suatu upaya guna menyelaraskan ruang yang tersedia dengan dinaminasi perkembangan daerah dan bukan dijadikan sebagai sebuah sarana legalisasi atau justifikasi terhadap pelanggaran RTRW 2020-2040 yang telah direncanakan.

Selanjutnya, terhadap Ranperda RDTRW 2019-2039, fraksi juga menyatakan setuju untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

"Karena Perda tersebut merupakan salah satu regulasi yang akan menunjang kepastian pembangunan, kemasyarakatan, dan iklim investasi perekonomian di Kabupaten Bengkalis kedepannya," terang Rosmawati.

Dan terakhir disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia dengan juru bicara Sugianto menyampaikan, meskipun Ranperda RTRW 2020-2040 dan Ranperda RDTRW 2019-2039, diantaranya bahwa Pulau Rupat dan sekitarnya merupakan kebutuhan mendesak sebagaimana respon dari kebijakan pemerintah pusat dalam mengembangkan investasi dan optimalisasi pembangunan.

"Akan tetapi harus teliti dan tidak terburu-buru terutama dalam menyusun dan menetapkan kedua Ranperda tersebut menjadi Perda. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan Negeri Junjungan yang kita cintai ini," pesannya.

Sebelumnya, atas nama Pemkab Bengkalis, Sekda H. Bustami HY menyampaikan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bengkalis 2020, yakni penyampaian Ranperda tentang RTRW 2020-2040 dan Ranperda tentang RDTRW Kabupaten Bengkalis 2019-2039.

Dalam sambutannya H. Bustami HY mengatakan, Propemperda merupakan instrumen yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis. Dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun dan disusun berdasarkan skala prioritas, ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Dengan ditetapkannya Propemperda tersebut menjadi Perda, ungkap Bustami HY, maka SilPA dapat digunakan dan dituangkan dalam berbagai program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara tidak langsung dapat memacu gerak laju perekonomian daerah.

RTRW Kabupaten Bengkalis 2020-2040 merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang menjadi acuan untuk perencanaan jangka panjang suatu daerah.

Sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal III ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi;  perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Kemudian tambah H. Bustami rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini telah mendapatkan rekomendasi dari badan informasi dan geospasial terhadap hasil suvervisi penyusunan peta rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis dengan Nomor RTRW-3/big/git/ptra/1/2020 Tahun 2020, dan telah dilakukan pembahasan teknis terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis oleh kementerian ATR/BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, yang selanjutnya telah mendapat persetujuan untuk dilakukan rapat lintas sektoral dengan Kementerian ATR/BPN.

"Dengan pembentukan Perda ini diharapkan dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas. Sehingga, pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama," pintanya.***(dik/advertorial)



Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang