Jum’at, 28 Pebruari 2020 07:58

Komisi VIII DPR RI Janji Percepat Terwujudnya Embarkasi Haji Penuh

Komisi VIII DPR RI bertemua Pemprov Riau. Dalam pertemuan itu dibahas tentang upaya mewujudkan embarkasi haji penuh untuk Riau.

PEKANBARU - Komisi VIII DPR RI berjanji akan mempercepat terwujudnya embarkasi penuh di provinsi Riau dari embarkasi antara yang sudah terlaksana sejak tahun 2019 lalu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk mempercepat segala pendukung yang jadi persyaratan dalam terwujudnya embarkasi penuh.

Hal ini diakui oleh Ketua rombongan Komisi VIII DPR RI, Achmad, Jumat malam (28/02/2020) dalam pertemuan dengan Pemprov Riau pelaksanaan reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 - 2020 di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi Pekanbaru.

Pertemuan langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edi Natar Nasution. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Riau, Kepala Dinas Sosial Riau, Ketua Baznas Riau, Badan Wakaf Riau, Tokoh Masyarakat Riau dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau.

Sebelumnya, Wagubri Edi Natar dalam pidato pembukanya mengatakan, saat ini Riau sudah memiliki embarkasi antara yang dimulai tahun 2019 lalu. Riau sangat berpotensi dalam pelaksanaan haji, dimana ada sekitar 5.000 jamaah yang berangkat tiap tahunnya.

"Dengan terwujudnya embarkasi di Riau terjadi penghematan biaya dan waktu. Karena jamaah tidak perlu lagi ke embarkasi Batam tapi langsung dari SSK II ke tanah suci Makkah dan Madinah. Embarkasi antara yang didapat saat ini jamaah tetap ke Batam walau hanya transit," sebutnya.

Achmad menimpali, Komisi VIII sudah melakukan kunjungan terhadap asrama haji Riau dan mendapat input dari Kemenag Riau bahwa lahan untuk pembangunan asrama sudah ada. Komisi VIII siap memperjuangkan bangunan fisik asrama yang representatif terbaik se-Indonesia.

"Kita akan upayakan asrama yang representatif terbaik se Indonesia. Setara dengan hotel bintang lima yang dapat digunakan tidak saja sebagai asrama haji. Tidak musim haji juga bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan, pernikahan, rapat-rapat dan lainnya," jelas mantan Bupati Rohul ini sembari meminta masalah lahan untuk segera dituntaskan.

Kemudian juga menurut politisi Demokrat ini, masalah bandara yang akan digunakan. Apakah SSK II yang tetap akan digunakan atau tidak. Kalau dipindahkan segera tentukan tempatnya, tapi kalau tetap gunakan SSK II, Komisi VIII akan bawa Menhub untuk turun langsung ke bandara untuk mempersiapkan Run Way sesuai ketentuan. ***(mok/adv)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang