Selasa, 18 Pebruari 2020 15:41

LHP Bengkalis Minta Pemerintah Ada Skema Kelola Ekosistem Mangrove yang Libatkan Masyarakat

LHP Bengkalis berharap pemerintah mencarikan skema pengelolaan ekosistem mangrove yang tepat dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan kearifan dalam program penyelamatan.

Riauterkini-BENGKALIS- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, selain terjadi abrasi disepanjang pesisir provinsi riau Khususnya di tiga pulau terluar yaitu Bengkalis, Rupat dan Rangsang, di lokasi itu saat ini juga terjadi kerusakan mangrove seluas lebih 16 ribu hektar. Untuk penyebab abrasi tersebut adalah karena karakteristik pulau-pulau itu bertanah gambut.

"Percepatan abrasi ini juga akibat hantaman gelombang laut pada bulan tertentu. Sedangkan untuk kerusakan mangrove, terjadi akibat penebangan mangrove secara ilegal,” ungkap gubernur usai mengikuti acara forum diskusi rencana penanganan abrasi di Kantor Gubernur Riau, Jumat (12/7/19) lalu.

“Abrasi ini sudah persoalan lama, pemerintah provinsi dan kabupaten harus lebih serius mencari solusi,” katanya.

Merespon pernyataan Gubri tersebut, Ketua Badan Pengurus Lingkar Hijau Pesisir (LHP) Bengkalis, Tun Ariyul Fikri meminta pemerintah untuk mencarikan skema pengelolaan ekosistem mangrove yang tepat dengan melibatkan masyarakat dalam dan memperhatikan kearifan dalam program penyelamatan ekosistem mangrove, agar alam lestari tetapi ekonomi masyarakat tetap hidup.

“Selama ini pemerintah banyak yang menyalahkan masyarakat yang mengambil kayu bakau, padahal itu mereka menebang bakau karena tidak ada pilihan pekerjaan lain. Kalau ada pilihan pekerjaan yang secara ekonomis lebih menguntungkan tentu masyarakat memilih pekerjaan lain. Pemerintah pusat sudah memberi ruang kelola hutan kepada masyarakat dengan konsep  ruang Perhutanan Sosial (PS), tapi program ini belum optimal dalam capaian targetnya di Riau,” ungkapnya kepada riauterkini.com, Selasa (18/2/20).

Ditambahkan pria yang akrab disapa David ini mengatakan, pengelolaan mangrove ini bisa dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Desa (HD) tergantung kondisi di lapangan dengan pemda memfasilitasi masyarakat agar mendapat izin pengelolaan kawasan mangrove dengan konsep perhutanan sosial.

"Ini memberi ruang pemanfaatan hasil hutan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekosistem terjaga,” imbuhnya.***(dik/rls)



Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang