Senin, 3 Pebruari 2020 18:07

Suhardiman Amby Dukung DLHK Eksekusi Lahan PT PSJ

Mantan Ketua Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau, Suhardiman Amby mendukung langkah DLHK dalam mengeksekusi lahan ilegal PT PSJ.

Riauterkini - PEKANBARU - Mantan Ketua Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau, Suhardiman Amby mendukung langkah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saa ini tengah melakukan eksekusi lahan ilegal milik PT Peputra Supra Jaya (PSJ) di desa Gondai, Pelalawan. Sebab langkah itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 dengan objek lahan perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan negara itu.

"Kita mendukung DLHK dalam melaksanakan penertiban perkebunan sawit yang berdiri tanpa izin usaha perkebunan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 dengan objek lahan perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan negara itu," katanya.

Menurutnya, lahan yang kini menjadi objek eksekusi di wilayah Langgam itu merupakan salah satu dari 1,4 juta hektare lahan perkebunan tanpa izin di Riau yang juga menjadi fokus Monitoring sejak 2016 lalu. Lahan itu, memang telah diajukan pihaknya untuk dilakukan eksekusi.

Dikatakannya ada tujuh perusahaan yang telah diseret ke ranah hukum dan diputus bersalah. "Dari 1,4 hektar memang yang sudah inkrah baru PSJ saja. Sedang ada 6 perusahaan lagi yang kini masih dalam tahap banding pengadilan tingkat pertama," bebernya.

"Sudah taat hukum saja, kalau mau berusaha ya lakukan secara legal," tambahnya lagi.

Bukan hanya beroperasi di lahan tak berizin, Ia juga menduga bahwa PSJ melakukan pengemplangan pajak. Hal itu didasari temuan Pansus saat itu bahwa perusahaan tersebut hanya mengantongi izin 1.500 hektare. Sedangkan areal yang digarap ternyata jauh dari izin, dengan 3.323 hektare diantaranya dinyatakan ilegal oleh pengadilan tertinggi.

"Kita berharap langkah eksekusi lahan sawit tanpa izin PSJ menjadi langkah awal yang baik dalam menertibkan perkebunan ilegal di Riau," tuturnya.

Lebih jauh dikatakan, dari 1,4 juta hektar lahan ilegal, Riau berpotensi kehilangan Rp107 triliun setiap tahunnya. Dengan demikian Suhardiman mengakui pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menertibkan keberadaan perkebunan sawit illegal di Riau. Namun, ia memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan termasuk melaporkan temuan sendiri itu ke penegak hukum.

“Semuanya akan dilakukan secara bertahap. Tiap bulan kita masukkan gugatan hampir 18.000 haktare. Di akhir 2020 ini kita berharap berjalan 200 ribu hektare," tutupnya. ***(arl)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang