Rabu, 29 Januari 2020 21:33

Jeritan Petani Gondai Pelalawan yang Bakal Disulap Jadi Tanaman Akasia

Eksekusi lahan seluas lebih 3.323 hektare di Gondai, Pelalawan diminta dihentikan. Eksekusi lahan dinilai bertentangan dengan amar putusan karena tak menyebutkan memerintahkan mengosongkan lahan.

Riauterkini - PEKANBARU - Kuasa hukum Koperasi Gondai Bersatu bersama masyarakat Batin Palabi Asep Ruhiat mengharapkan Dinas Lingkungan dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau segera menghentikan eksekusi lahan seluas lebih 3.323 hektare di Gondai, Pelalawan.

Begitu juga terkait pernyataan pihak PT Nusa Warna Raya (NWR) yang menyebutkan eksekusi itu merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung MA Nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018, tidak sesuai fakta di lapangan. Padahal eksekusi tersebut dalam amar putusannya tidak menyebutkan memerintahkan mengosongkan lahan.

"Eksekusi harus dihentikan. Harusnya tidak ada eksekusi tanaman kehidupan itu sesuai dengan amar putusan MA," kata Asep, Rabu (29/1/20).

Menurutnya, sengketa yang diperebutkan adalah lahannya, sementara tanaman kehidupan berupa kebun sawit yang berada di atasnya merupakan hak masyarakat dan PSJ sebagai bapak angkat.

Dipaparkan Asep, sejak enam hari terakhir dilaporkan sudah lebih 800 hektare dari total 3.323 hektare sawit kerjasama masyarakat adat Batin Palabi dan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) telah diratakan dan diganti dengan tanaman akasia oleh perusahaan tanaman industri jenis akasia oleh group dari APRIL.

APRIL adalah induk dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan ini telah menggarap jutaan hektare lahan hutan yang diubah menjadi tanaman industri jenis akasia.

"Jika terus dilanjutkan (eksekusi), maka yang ada hanyalah mudarat, petani akan mengalami derita panjang karena mata pencarian mereka hilang," kata Asep, Rabu (29/1/20).

Lebih lanjut papar Asep, nasib para petani di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan, Riau, masih harus menunggu belas kasih pemerintah setelah eksekusi lahan perkebunan mereka terus berlanjut hingga mengancam masa depan anak cucu.

"Sudah saatnya negara hadir untuk kepentingan dan demi masa depan rakyat. Mereka menunggu kehadiran negara dalam konflik lahan di Desa Gondai," ujar Asep lagi.

Sementara itu Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Petalangan Ilhamdi, SH.MH menyatakan putusan MA hanya mengutamakan aspek kepastian hukum, namun mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan.

"Banyak masyarakat yg terancam hidup dan kehidupannya. Apalagi eksekusi lewat putusan pidana, masyarakat masih punya hak-hak keperdataan mereka atas tanaman sawit di atasnya. Sebaiknya eksekusi ditunda dahulu, sampai jelas dan terang benderang duduk semua perkara tersebut," ujarnya.***(mok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang