Selasa, 28 Januari 2020 17:17

Selain Availability Payment, KPBU Juga Tetap Jadi Alternatif Pola Pinjaman Pemprov Biayai Infrastruktur

Pemprov Riau masih terus mengkaji pola pinjaman untuk membiayai infrastruktur. Selain availability payment, pola KPBU juga masih menjadi pertimbangan.

Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau masih mencari pola mana yang lebih baik dalam melakukan pinjaman, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Ditengah keterbatasan Pendapatan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Riau 2020 yang hanya mencapai Rp10,2 triliun, dianggap sangat tidak mungkin dapat menuntaskan persoalan kerusakan jalan yang hampir mencapai 40 persen di Riau.

"Kita masih mencari mana format terbaik dari pola pinjaman. Memang ada Kementerian PUPR mengusulkan (availability payment). Tapi saya kira Pola pola KPBU masih jadi alternatif kuat," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid, Selasa (28/1/20).

Menurut Yan Prana, baik pola Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) mau pun availability payment, prinsipnya harus dapat menuntaskan persoalan infrastruktur dan tidak terlalu mengganggu anggaran belanja lainnya. Pola-pola pinjamam untuk pembangunan infrastruktur tersebut masih terus dilakukan kajian.

"Masih kita bahas," ujar Sekdaprov Riau.

Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak tersebut memaparkan kondisi jalan di Riau yang tergolong bagus hanya 58 persen. Selebihnya, ada yang dalam keadaan rusak ringan, sedang dan berat.

Semuanya papar Sekdaprov, baik yang rusak ringan, sedang dan berat sama-sama membutuhkan perhatian. Karena, jika tidak setiap tahunnya, Riau hanya disibukan dengan perbaikan jalan.

"Hanya 58 persen infrastruktur di Riau dalam keadaan manta, duit kita terbatas. Bayangkan saja, anggaran yang wajib dipenuhi dalam APBD Riau, untuk Diskes 10 persen, pendidikan 20 persen, infrastruktur 25 persen. Dari total 25 persen anggaran infrastruktur, mana mungkin menuntaskan infrastruktur. Disitu ada pemeliharaan dan proyek pekerjaan baru, belum lagi belanja pegawai," ungkap Yan Prana.

Selain itu, Sekdaprov Riau juga mengulas persoalan infrastruktur Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan (Pekansikawan) yang juga harus menjadi perhatian.

"Makanya, bagaimana kita menyamakan dengan Malaysia. Tak ada jalan lain, dengan meminjam," ujar Sekdaprov Riau.

Sebagai informasi, pola pinjama bentuk KPBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah serta badan usaha milik negara.

Sementara, skema availability payment adalah pembayaran secara berkala. Pola ini juga dipandang solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam hal penyaluran pembayaran untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, khususnya untuk proyek dengan jumlah kebutuhan biaya yang sangat besar.

Pemerintah daerah tidak lagi mengeluarkan dana untuk pembayaran proyek infrastruktur dalam sekali bayar, melainkan dapat dibayarkan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan badan usaha terkait.***(mok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang