Senin, 27 Januari 2020 16:50

Konflik Lahan PSJ-NWR, Kadin: Jangan Seret Isu Diluar Proses Hukum

Konflik lahan antara PSJ-NWR, Kadin minta jangan menyeret isu diluar proses hukum dan semua pihak menghormati keputusan hukum.

Riauterkini-PEKANBARU-Konflik Lahan (land dispute) antara Peputra Supra Jaya dengan Nusa Wana Raya sudah inkrah dengan putusan Mahkamah Agung bernomor 1087/pid.sus.LH/2018 tentang instruksi eksekusi dengan mengembalikan lahan seperti semula lahan HTI perijinan atas nama PT Nusa Wana Raya seluas 3.323 yang sudah ditanami sawit oleh PT Peputra Supra Jaya.

Terkait land dispute (konflik lahan) antara PSJ dengan NWR, Direktur Eksekutif Kadin Riau, Kholis Romli Senin (27/1/20) menyatakan bahwa konflik lahan terjadi antara perusahaan industri kehutanan dengan perusahaan perkebunan. Mereka sepakat membawa masalah ke lembaga peradilan tertinggi (MA). Ketika masalah diputuskan, kedua belah pihak harus sama sama menghormati dan menjalankan keputusan MA tersebut.

Belum di eksekusi lahan secara maksimal karena adanya masalah sosial yang berkaitan dengan masyarakat, Kholis Romli meminta semua pihak tidak membawa bawa isu isu diluar keputusan hukum yang sudah inkrah di MA. Ia juga mengharapkan semua pihak untuk menghormati keputusan hukum.

"Jangan lantas keputusan hukum tersebut di seret seret dengan isu yang tidak berhubungan dengan proses hukum peradilan. Seperti misalnya isu masalah sosial yang membawa bawa petani masuk ke ranah pelaksanaan proses hukum (eksekusi). Namun demikian, isu isu itu tidak bisa menghentikan proses hukum yang sudah di putuskan oleh MA untuk mengeksekusi lahan," terangnya.

Dengan adanya masalah sosial yang berkaitan dengan masyarakat, tambahnya, pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat mengenai hukum yang sudah berjalan dan sudah diputuskan oleh MA.

Konflik land dispute, menurutnya, penyelesaiannya harus sesuai dengan hukum di Indonesia. Apalagi hukum tertinggi di Indonesia sudah inkrah. Jadi semua pihak yang berkonflik, seperti konflik agraria, konflik lahan, konflik perdagangan harus tunduk dan taat kepada hukum di negara Indonesia.

Kadin memandang bahwa setiap perusahaan harus mendapatkan perlindungan negara. Ada kepastian hukum ada perlindungan hukum oleh negara kepada investasi melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Karena menurutnya, hal itu sangat berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia.

"Terkait masalah ini, secara umum, Kadin Riau hanya berharap dunia usaha di Riau dijamin kepastian investasinya. Kedua, Kadin nerharap ada kepastian hukum dan penegakan hukum serta ada perlindungan hukum bagi dunia usaha di Riau khususnya," katanya.

Jika ada pihak yang keberatan dan tidak menerima keputusan MA, tambahnya, ia menyarankan untuk membawanya ke jalur hukum.

" Intinya, pada kasus land dispute ini, Kadin mendorong kepercayaan dunia dalam berinvestasi dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada dunia usaha untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satunya mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum. Kadin juga mendorong semua pihak untuk menghormati keputusan hukum peradilan tertinggi yang sudah diputuskan. Jangan menghalang halangi putusan itu. Jika tidak menerima putusan itu silahkan menempuh jalur hukum. Aparat didorong untuk melaksanakan fungsinya dalam proses eksekusi dan tidak terpancing oleh peesoalan lain yang menjadi ekses eksekusi. Pihak yang tidak menerima keputusan MA, silahkan menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum di Indonesia," katanya.

Hal senada dikatakan Koordinator LSM Riau Bersatu, Robert Hendriko. Ia mengatakan bahwa keputusan MA sudah jelas. Yaitu eksekusi lahan HTI yang tidak seharusnya ditanami oleh tanaman sawit. Karena, jika status lahan adalah HTI, tanaman yang ditanam adalah tanaman untuk industri kehutanan dan bukan tanaman sawit.

"Berbagai pihak silahkan berkomentar sesuai dengan keputusan hukum dan jangan bertolak belakang dengan yang sudah diputuskan oleh lembaga hukum tertinggi di Indonesia (MA)," terangnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Jika ada celah untuk merubah keputusan MA tersebut, ia mempersilahkan untuk masuk ke ranah hukum melalui celah itu.

"Jangan memprovokasi bahkan menakut nakuti pemerintah jika PK diterima MA, sementara lahan sudah di eksekusi, maka pemerintah harus membayar ganti rugi berupa biaya penanaman kembali sawit yang sudah di eksekusi/cabut hingga puluhan triliun," terangnya.*(H-we)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang