Kamis, 23 Januari 2020 20:58

Berkas Lengkap, Tiga Tersangka Korupsi Kredit Macet PT PER Tahap 2

Perkara korupsi kredit macet PT PER segera disidangkan. JPU telah menerima berkas serta tiga tersangka setelah dinyatakan P21.

Riauterkini-PEKANBARU- Kasus dugaan korupsi kredit macet di PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) yang menjerat tiga orang tersangka dinyatakan penyidik lengkap (P21). Berkas berikut tersangkanya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

" Berkas perkara korupsi PT PER sudah masuki proses tahap II, dari penyidik ke JPU," ujar Kepala Seksi Pidsus Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni, Kamis (23/1/20) kepada wartawan.

Saat ini jaksa penuntut sedang menyusun berkas dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam perkara ini, tiga orang yang sudah dilakukan penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangja itu, Irfan Helmi, mantan Pimpinan Desk PMK PT PER, Rahmiwati selaku Analisis Pemasaran PT PER dan Irawan Saryono, salah seorang Ketua Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima dana kredit dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau itu.

" Ketiga tersangka sudah menjadi panahanan JPU terhitung 23 Januari hingga 25 Februari 2020," kata Yuriza.

Kredit macet di PT PER, terjadi pada medio 2013-2017. Kredit di Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau yang dikorupsi adalah penyaluran kredit bakulan atau kredit kepada UMKM pada Kantor Cabang Utama PT PER.

Diduga terjadi penyimpangan atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pada tujuh perjanjian kredit atas nama tiga mitra usaha terkait perjanjian kredit sebesar Rp1.298.082.000, atas pencatatan laporan nominatif kredit 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017.

Penyimpangan pemberian tiga fasilitas kredit baru kepada dua mitra usaha yang dilakukan ketika angsuran atas fasilitas kredit sebelumnya belum lunas atau kredit macet.

Penggunaan fasilitas kredit yang diterima tiga mitra usaha itu tidak disalurkan ke anggota mitra usaha. Kredit itu digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum PT PER yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebelumnya. Audit BPKP perwakilan Riau menemukan kerugian negara sebesar Rp 1.298.082.000.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***(har)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang