Kamis, 23 Januari 2020 20:04

Ketua PGRI Riau tak Pernah Sebut Sekolah Gratis Masih Wacana

Ketua PGRI mengaku tak pernah menyebut sekolah gratis masih wacana. Sebaliknya, dia pun menyebut sangat mendukung program Gubri tersebut.

Riauterkini - PEKANBARU - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau Muhammad Syafii berikan pernyataan klarifikasi terkait adanya pernyataan pemberitaan dirinya yang menyebut sekolah gratis masih bersifat wacana, di riauterkini.com pada Selasa 21 Januari lalu.

Menurut Syafii, pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Rudyanto tersebut, bukanlah berasal dari dirinya. Melainkan dia hanya dimintai tanggapan oleh salah satu media televisi lokal, soal wacana Riau yang ingin menggratiskan pendidikan sekolah yang belum terealisasi.

"Saya tak pernah menyebut itu (wacana pendidikan gratis). Itu bahasa televisi, saya diwawancarai," kata M Syafii, Kamis (23/1/20).

Menurut Syafii, dirinya justru mendukung program Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar yang ingin menggratiskan sekolah, khususnya tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Riau.

Selain itu, Syafii juga bahkan meminta Kadisdik Riau menggesa bagaimana program sekolah gratis tersebut bisa berjalan maksimal. Termasuk soal anggaran honor untuk guru yang sampai saat ini masih dalam proses administrasi.

"Saya minta Kadisdik tak gegabah mendengar sepotong dari pemberitaan. Kita prinsipnya justru mendukung soal program sekolah gratis, apalagi anggarannya juga sudah masuk dalam APBD Riau 2020. Seharusnya sudah secepatnya dituntaskan, itu seharuannya dipahami Kadisdik Riau. Jangan sampai dianggarkan, tapi Disdik lemah dalam administrasi," papar Syafii.

Menyinggung pernyataan Kadisdik Riau yang menyebut bahwa soal anggaran saat ini masih dalam proses, sebelum akhirnya diserahkan ke Biro Hukum dan diteken Gubri.

"Itukan sudah pak Gubernur perintahkan dari tahun lalu. Dipercepat saja. Inikan bulan sudah hampir habis, nanti bulan batu lagi. Kalau lambat-lambat evaluasi saja Disdik," ujar Syafii.

Sebelumnya, Kadsdik Riau Rudyanto menyatakan membantah pernyataan adanya pemberitaan dari media televisi lokal yang menyebut bahwa wacana sekolah gratis yang dicanangkan Gubri belum terealisasi. Dimana, yang menjadi sumber tersebut adalah Ketua PGRI Riau M Syafii.

Menurut Rudyanto, justru sebaliknya sekolah gratis yang sudah menjadi komitmen Gubri H Syamsuar tersebut sudah dianggarkan ditahun 2020 ini. Yakni, melalui Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

"Sekolah gratis itu sudah dimulai tahun anggaran 2020. Karena anggarannya sudah dicover melalui Bosnas dan Bosda. Jadi tak benar kalau disebut baru wacana, anggarannya sudah dianggarkan kok, artinyakan sudah mulai berjalan," kata Rudyanto, Selasa (21/1/20) lalu.

Bosnas untuk SMA dianggarkan Rp1,4 juta persiswa, sementara Bosda dianggarkan Rp1,5 juta. Kemudian untuk SMK Rp1,6 juta ditambah dengan Bosda dengan nilai yang sama.

Tidak hanya itu, anggaran Bosda itu juga dianggarkan untuk membantu operasional sekolah swasta sebesar Rp400 ribu persiswa.

"Khusus untuk Bosda inikan sudah dianggarkan 2020. Jadi tidak lagi wacana, tapi sudah mulai berjalan," ungkap Rudyanto.

Ada pun menyinggung penganggaran Bosda yang sudah dimasukan pada APBD 2020, menurut mantan Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir ini, sedang dipersiapkan administrasinya. Kemudian SK-nya juga sedang dibuat sebelum diajukan ke Biro Hukum hingga kemudian diteken Gubernur Riau.

"Kalau proses administrasi ini selesai, langsung kita serahkan ke Biro Hukum. Habis itu, kita baru diteken pak Gubernur," ujar Rudyanto.

Meski begitu, Rudyanto juga tak menampikan persoalan karena adanya perubahan Pengguna Anggatan (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seiring karena adanya mutasi di lingkungan Pemprov Riau juga menjadi persoalan.

"Tapi ini sifatnya tekhnis. Prinsipnya anggarannya sudah dimasukan, artinya semuanya sudah berjalan, bukan lagi wacana," ujar Rudyanto.

Ada pun untuk alokasi penganggaran Bosda untuk sekolah negeri yakni sebesar Rp305.325.200.00 (190.855 orang). Kemudian untuk sekolah swasta se besar Rp24.763.600.000 (61.909 orang). Adanya untuk Guru Tidak Tetap (GTT) Rp95.832.000.000. Siswa miskin, Rp1.012.000.000 Serta Komunitas Adat Terpencil (KAT) Rp.671.000.000.***(mok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang