Rabu, 15 Januari 2020 19:43

Eksekusi Lahan Gagal, PT Peputra Supra Jaya Kangkangi Keputusan MA

Kangkangi keputusan MA, PT Peputra Supra Jaya kerahkan seluruh pekerjanya halangi eksekusi lahan yang diserobotnya seluas 3.323 ha.

Riauterkini-PEKANBARU-Eksekusi lahan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang sedianya dilakukan pada Senin (13/1/20) kemarin lusa gagal dilaksanakan. Padahal, pelaksanaan eksekusi dihadiri oleh tim eksekusi lengkap dari unsur pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, TNI serta dari unsur masyarakat seperti ormas dan tokoh masyarakat.

Gagalnya pelaksanaan eksekusi lahan seluas 3.323 ha di desa Gondai Kecamatan Langgam Pelalawan Riau yang dikuasai secara illegal oleh PT Peputra Supra Jaya membuktikan bahwa PT Peputra Supra Jaya mengangkangi keputusan MA bernomor 1087/pid.sus.LH/2018 yang dikeluarkan MA pada 17 Desember 2018 lalu.

Menurut Ketua Forum LSM Riau Bersatu, Robert Hendriko Rabu (15/1/20), dirinya hadir saat pelaksanaan eksekusi lahan yang diserobot dan dikuasai secara illegal oleh PT PSJ. Tim eksekusi yang hadir lengkap. Namun pelaksanaan eksekusi hanya sempat dibacakan keputusan MA. Tim eksekusi tidak berhasil melaksanakan penumbangan dan pembersihan lahan.

"Saat pelaksanaan eksekusi lahan yang dikuasai PT PSJ secara illegal seluas 3.323 ha, tim eksekusi hanya sempat membacakan keputusan MA yang menginstruksikan untuk pengembalian lahan kepada negara. Setelah itu pelaksanaan eksekusi dihentikan karena diduga ada kekuatan besar yang melindungi PT PSJ yang membuat eksekusi lahan gagal dilaksanakan," katanya.

Didalam salah satu klausul keputusan MA tersebut, terang Robert Hendriko, pihak PT PSJ diinstruksikan untuk mengembalikan lahan seluas 3.323 hektar yang dikuasainya secara illegal kepada negara dan perusahaan juga diwajibkan untuk mengembalikan kawasan tersebut seperti semula. Itu berarti bahwa pihak perusahaan harus menumbang tanaman sawit kemudian menanaminya kembali dengan pohon hutan.

"PT Peputra Supra Jaya secara jelas dan nyata telah menyerobot lahan seluas 3.323 ha tanpa seijin dari kementrian LHK RI. Tindakan tersebut tentu merupakan pelanggaran hukum yang keras pada bidang kehutanan. Tentunya perusahaan harus mempertanggung jawabkannya di hadapan hukum," katanya.

PT PSJ, tambah Robert Hendriko, adalah perusahaan yang harus menerima dan menghormati serta melaksanakan keputusan MA tersebut. Sayangnya, pada kenyataannya, pihak perusahaan justru malah mengangkangi keputusan MA dengan tidak mau melaksanakan keputusan MA untuk mengembalikan lahan seluas 3.323 ha ke negara.

"Bukannya mentaati dan melaksanakan keputusan MA, PT PSJ justru mengerahkan staf sekuriti dan staf perusahaan untuk menghalang halangi proses eksekusi yang dilakukan tim eksekusi. Ini merupakan tindakan yang melawan hukum. Padahal keputusan MA wajib dilaksanakan. Siapa saja yang menghalangi eksekusi bisa ditangkap dan diberikan sanksi hukuman yang berat agar ada efek jera atas kejahatan yang dilakukannya," kata Robert Hendriko.

Intinya, tambahnya, PT PSJ harus mematuhi dan menghormati keputusan MA RI. Karena negara Indonesia adalah negara hukum dan semua sama di depan hukum.*(H-we)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang