Selasa, 14 Januari 2020 21:42

KPU Kepulauan Meranti Akan Rekrut 45 PPK Untuk Pilkada 2020

Sebanyak 45 PPK akan direkrut untuk Pilkada Meranti 2020. Seleksi dimulai dengan seleksi pada tanggal 15 - 17 Januari besok.

Riauterkini-SELATPANJANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, akan melakukan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Komisioner KPU Kepulauan Meranti Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat , Hanafi mengatakan, untuk tahapan rekrutmen PPK akan dimulai dengan tahapan pengumuman seleksi pada tanggal 15 - 17 Januari 2020 besok.

Menurutnya, rekrutan PPK merupakan salah satu dari tahapan Pilkada. Keberadaan PPK untuk menjamin hak pilih dan menjamin teknis pelaksanaan tahapan Pilkada Kepulauan Meranti di tingkat Kecamatan.

Dalam perekrutan Badan Penyelenggara Adhoc PPK ini, kata dia, pihaknya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Kepulauan Meranti 2020 mendatang.

"Untuk pendaftarannya masyarakat sudah bisa mulai mendaftar pada 18-24 Januari 2020 nanti," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut.

"Kebutuhan PPK di masing-masing kecamatan sebanyak lima orang. Sehingga untuk 9 kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti, kami akan merekrut sebanyak 45 orang PPK dengan masa kerja selama sembilan bulan," Lanjutnya

Untuk seleksi rekrutmen PPK ini, jelas Hanafi, Pihak KPU Kepulauan Meranti akan melakukan dua tahapan seleksi yakni seleksi tertulis dan seleksi wawancara.

"Seleksi tertulis akan kita ambil 10 besar, yang selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara,"ungkapnya.

KPU Kepulauan Meranti berharap kepada masyarakat, untuk dapat mengikuti proses seleksi tersebut dengan baik, rekrutmen ini dibuka dan terbuka untuk umum sesuai dengan syarat ketentuan peraturan untuk Pilkada 2020.*(rud)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang