Selasa, 14 Januari 2020 18:00

Pertanyakan Kasus Korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru, MPC PP Datangi Kejaksaan

MPC Pemuda Pancasila datangi Kejari Pekanbaru. Mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemko.

Riauterkini - PEKANBARU - Bertujuan mempertanyakan perkembangan perkara korupsi dana hibah Pemko Pekanbaru, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru datangi Kejari Pekanbaru, Senin (13/01/20) kemarin. Korupsi dana hibah tahun 2015 tersebut senilai Rp120 miliar.

Ketua BPPH MPC PP Pekanbaru, Dedi Harianto Lubis SH, kepada wartawan, Selasa (14/01/20) menejaskan kedatang rombongannya ke Kejari Pekanbaru merupakan bukti keseriusan PP Kota Pekanbaru mengawal kasus tersebut. Bahkan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, juga telah melayangkan surat secara resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, bernomor 011/BPPH-MPC-PP/PBR/Eks/I/2020.

"Kedatangan kita sekaligus memasukkan surat, bertujuan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan adanya korupsi Dana Hibah Pemko Pekanbaru senilai Rp120 miliar, karena sejak ditangani Kejari Pekanbaru pada 2015, sampai hari ini belum ada perkembangan dari penanganan kasus tersebut," ujarnya.

Bahkan, sebutnya, Walikota Pekanbaru selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan APBD Pekanbaru sampai saat ini belum dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

"Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari beberapa sumber, pihak Kejaksaan sudah memintai keterangan Syukri Harto, Sekda Kota Pekanbaru saat itu, Asisten I, Kabag Hukum, Kabag Kesra Zamzami, bagian keuangan, dan beberapa camat pada saat itu," tambahnya.

Ormas Pemuda Pancasila, tegas Dedi Harianto Lubis, mendukung Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk segera menyelesaikan proses penyelidikan/penyidikan kasus tersebut, agar ada kepastian hukum.

Sementara, Sekretaris MPC PP Kota Pekanbaru, Mustakim, mengatakan mendukung upaya yang dilakukan BPPH MPC PP Kota Pekanbaru. "Saya sudah sampaikan dan koordinasi kepada Ketua MPC PP Kota Pekanbaru, terkait sikap BPPH mengirimkan surat kepada Kejari dan Kejati Riau juga kabarnya," katanya.

Menurutnya, secara kelembagaan Pemuda Pancasila siap mengawasi dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Pekanbaru, sehingga upaya seperti ini akan mereka dukung. "Apalagi menyangkut anggaran APBD, ini kan uang rakyat, harus jelas penggunaannya, walikota harus siap mempertanggungjawabkan itu," papar Mustakim.

Di dalam surat yang dikirimkan tersebut, BPPH MPC PP Pekanbaru juga meminta Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk menelusuri kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru yang disetorkan kepada Walikota, sebagaimana diberikan salah satu media online beberapa waktu lalu.

"Kami pada posisi mempertanyakan proses yang ada, dan mendukung Kejaksaan menindaklanjuti kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak ini," tegas Alfred Ziliwu SH, Sekretaris BPPH MPC PP Kota Pekanbaru.***(rls/rul)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang