Kamis, 9 Januari 2020 14:44

Pilkada Bengkalis 2020, Lintas Sektor Mulai Petakan Daerah Rawan Pelanggaran dan Awasi Calon

Menjelang Pilkada Bengkalis 2020 mendatang, lintas sektoral lakukan rakor dan konsolidasi terkait pengawasan pendaftaran calon perseorangan dan pemetaan daerah rawan pelanggaran.

Riauterkini-BENGKALIS- Memasuki tahapan Pilkada Bengkalis 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkalis bersama lintas sektoral lakukan rapat koordinasi (rakor) dan konsolidasi terkait pengawasan pendaftaran bakal calon perseorangan, serta pemetaan terhadap daerah rawan pelanggaran dalam tahapan pilkada, Kamis (9/1/20).

Pertemuan berlangsung di Sekretariat Bawaslu, Jalan Antara, Bengkalis ini dihadiri langsung Sekretaris Daerah Bengkalis, H. Bustami HY, Kepala Kejari, Nanik Kushartanti dan Kapolres Bengkalis, diwakili Kasat Intel, AKP Yanuardi, Dandim 0303 Bengkalis, diwakili Kasi Ops. Kapten Muhdoyo S, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Djamaluddin, Kepala Kesbangpol, Hermanto, Sekretaris Diskominfotik, H. Adi Sutrisno, Ketua KPU Bengkalis, Fadhilah Al Mausuly dan tamu undangan lainnya.

“Melalui pertemuan ini agar dapat memetakan persoalan yang kemungkinan terjadi sekaligus mencari solusi secara bersama-sama agar konflik atau pelanggaran pilkada dapat diminimalisir,” ujar Ketua Bawaslu Bengkalis, Mukhlasin.

Menurutnya ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian serius Bawaslu dan penegak hukum, seperti tindak pidana politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Hal ini menjadi perhatian dan pengawasan utama kita agar tidak terjadinya politik uang serta tidak netralnya ASN, kepala desa dan perangkatnya dalam pilkada,” kata Mukhlasin lagi.

Setelah melalui rakor ini, seluruh pihak dapat mendukung dan bersama-sama menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menerima praktik politik uang, dan kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan informasi kepada ASN untuksenantias netral.

Sementara itu, Sekda H. Bustami HY mengungkapkan, pihak terus mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis, dan menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN.

“Kita juga tidak menginginkan ASN di Kabupaten Bengkalis tidak netral, apa lagi terlibat langsung dalam mendukung salah seorang pasangan calon. Tentunya bagi ASN yang melanggar akan ditindak secara hukum,” tegas Bustami.

Apalagi, katanya, jika terlibat langsung membantu dalam praktik politik uang atau menerima dari salah seorang calon. Tentunya hal ini akan berdampak buruk bagi ASN itu sendiri.

“Dalam waktu dekat juga kita akan melakukan penandatanganan Pakta Integritas untuk netral pada Pilkada 2020 ini. Ini sebagai upaya kita dalam memberikan sosialisasi kepada ASN baik pegawai maupun non pegawai untuk bersikap netral,” ucapnya.

Kepala Kejari Bengkalis, Nanik Kushartati menambahkan, dalam pesta demokrasi mendatang dirinya berharap, mengutamakan upaya pencegahan pelanggaran agar Pilkada Bengkalis dapat berkualitas.

Kepolisian sendiri, telah melakukan pemetaan di delapan titik wilayah dengan kekuatan sekitar 446 personel. Beberapa potensi konflik yang harus diantisipasi, berupa tenaga kerja, ideologi, terorisne, tapal batas dan juga sumber daya alam.***(dik)

Foto : Rakor dan konsolidasi hadapi Pilkada Bengkalis 2020 ditaja Bawaslu, Kamis (9/1/20).

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang