Sabtu, 30 Nopember 2019 13:21

Wabup Kuansing Sampaikan Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi RAPBD 2020

Pemkab Kuansing memjawab pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD. Disampaikan Wakil Bupati H. Halim.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, H. Halim, sampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBD tahun 2020, Sabtu (30/11/2019) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Telukkuantan.

Terhadap panadangan fraksi Golkar, Wabup menyampaikan, bahwa pemerintah Pusat mulai tahun ini memberikan alokasi transfer ke Pemerintah Daerah, berdasarkan rata-rata realisasi transfer 3 tahun terakhir.

Untuk realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar 1,226 triliun, tahun 2017 sebesar 1,352 triliun, tahun 2018 1,379 triliun dan tahun 2019 sebesar 1,319 trilun. Sedangkan target pendpatan 2020 sebesar 1,283 trilun, nilai ini masih berada dibawa rata-rata 3 tahun terakhir.

Penetapan target pendapatan ini lebih renda dari tahun sebelumnya, agar persentase realisasi capaian pendapatan dapat lebih meningkat. Disampaikan Wabup H. Halim, dalam penganggaran APBD 2020 mengacu kepada surat Menkeu nomor 5-702/MK-07/ perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke Daerah dan dana Desa tahun 2020.

Dana Bagi Hasil 205, Miliyar, Dana Alokasi Umum 683,7 Miliyar, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 228,06 Miliyar. Untuk dana alokasi umum dan dana penyesuaian  diasumsikan terealisasi 100 persen, untuk DBH diasumsikan terealisai 95 persen.

Asumsi 95 persen ini berdasarkan pertimbangan penetapan DBH ini berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana tahun sebelumnya berdasarkan potensi pendapatan negara, sedangkan tahun ini berdasarkan rata-rata realisasi DBH 5 tahun terakhir.

"Kalau berdasarkan potensi pendapatan negara DBH kita tahun 2020 sebesar 217,7 Miliar. Sementara jika berdasarkan rata-rata realisasi 5 tahun terakhir yakni sebesar 205,2 Miliyar. Di tahun 2020 ini angka DBH kita 95 persen dari 205,2 Miliyar yaitu sebesar 194,75 Miliyar," jelasnya.

Kemudian terkait TPP pegawai, disampaikan H. Halim, bahwa ketentuan itu sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni mengacu kepada peraturan kepegawaian nasional nomor 34 tahun 2011 dan PermenPAN nomor 21 tahun 2011 dan telah dilakukan tahapan kajian, seperti anisa jabatan, evaluasi jabatan serta dievaluasi PermenPAN.

Kemudian, terakait TPP Bupati dan Wakil Bupati, mengacu kepada peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 1 ayat (6) dan nomor 12 tahun 2019 pengganti peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 1 ayat (2) maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan TPP.* (Jok)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang