Selasa, 19 Nopember 2019 15:29

Sekdes Pelaku Pungli Pengurusan Sertifikat Prona di Gunung Sahilan, Kampar Dituntut 6 Tahun Penjara

Sekretaris Desa Gunung Sari, Kampar, dituntut jaksa hukuman enam tahun penjara. Menurut jaksa ia terbukti melakukan pungutan liar saat pengrusan sertifikat tanah.

Riauterkini-PEKANBARU- Perbuatan tak terpuji Nurul Hidayah, meminta sejumlah uang secara ilegal kepada warga saat pengurusan surat sertifikat tanah, dinyatakan jaksa suatu tindakan yang melawan hukum.

Nurul Hidayah, yang merupakan aparat perangkat desa dengan jabatan sebagai sekretaris di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar itu, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang selaku aparat.

Atas tindakannya, wanita berusia 52 tahun itupun diganjar jaksa dengan tuntutan hukuman selama 6 tahun penjara. Selain tuntutan hukuman, Nurul Hidayah juga dikenakan hukuman denda sebesar Rp200 juta atau subsider selama 3 bulan.

Dalam amar tuntutan Jaksa penuntut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar, Arif Ristanto SH dalam ruang sidang tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (19/11/19) siang. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP," jelas JPU.

Tuntutan hukuman dari JPU tersebut. Kepada majelis hakim yang diketuai Dahlia Panjaitan. Terdakwa berencana akan mengajukan pembelaan pada sidang pekan depan.

Nurul Hidayah didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada program agraria. Perbuatan terdakwa itu terjadi tahun 2016 lalu, saat pemerintah mencanangkan program nasional untuk meningkatkan kepastian hukum yang memiliki manfaat terhadap pemilik tanah, khususnya bagi masyarakat kecil dalam hal biaya pengurusan.

Program pemerintah tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa dengan meminta sejumlah biaya pengurusan penerbitan sertifikat kepada warga masyarakat di wilayah desanya dengan jumlah bervariasi. Mulai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, dengan jumlah total yang dipungut terdakwa mencapai Rp 295 juta.

Seharusnya selaku aparatur desa. Hal itu tidak pantas dilakukan terdakwa. Bukan hanya menambah beban masyarakat yang ingin mendapatkan hak atas kepemilikan tanah, tetapi perbuatan terdakwa telah melanggar hukum. Sebab, Program tersebut telah dibiayai oleh negara.*(har)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang