Senin, 21 Oktober 2019 16:16

Bupati Kuansing Hadiri Rapat Koordinasi dan Teken MoU JKN-KIS 2020

Digelar rapat koordinasi iuran JKN-KIS 2020 sekaligus penandatangan kesepakatan bersama. Bupati Kuansing hadir sebagao beserta.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Bupati Kuantan Singingi, Drs. H. Mursini, M.Si hadiri Rapat Koordinasi tentang review iuran budget sharing bagi penduduk yang didaftarkan ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun 2020.

Rapat koodinasi ini dilaksanakan bersama Pemerintah Provinsi Riau, diikuti seluruh Kabupaten/Kota. Sekaligus dilakukan penandatanganan MoU terkait JKN APBD di Hotel Primiere Pekanbaru, Senin (21/10/2019).

Menurut Bupati pelaksanaan program ini telah berlangsung sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dukungan pemerintah daerah sangat diharapkan dan itu juga diamanatkan melalui Perpres No 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Hal ini juga dijabarkan melalui Permendagri 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020. Disamping itu, peraturan teknis lainnya setingkat peraturan menteri mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kota dan Provinsi untuk mendukung program JKN-KIS.

"Seperti Permenkeu RI No 128/PMK.07/2018 tentang tata cara pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program jaminan kesehatan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten dan Provinsi didorong mendukung program JKN dengan mengalokasikan anggran iuran PBI Daerah minimal sama dengan penerimaan pajak rokok tahun berjalan," jelas Bupati.

Disebutkan Bupati, dalam kompilasi berita acara kesepakatan kontribusi Daerah untuk memdukung program JKN No 88/BA/2019 tanggal 28 Maret 2019 terdapat 7 Kabupaten Kota se Riau yang berpotensi akan mengalami pemotongan pajak rokok dengan total 30,5 miliar.

Kemudian, kata Bupati dengan terbitnya surat dari pusat tentang data dan informasi kesejateraan sosial melalui Kemensos RI No S.2005/1.7/01/7/2019 tanggal 16 Juli 2019.

Yakni tentang data PBI JK tidak masuk data terpadu kesejateraan sosial dan disebutkan adanya penonaktifan data penerimaan PBI JK yang tidak masuk dalam DTKS periode Januari 2019, namun pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah strategis guna mengantisipasi pelayanan kesehatan.

"Maka mengenai hal itu, sangat dipandang penting untuk segera dilakukan pertemuan lintas OPD terkait di Kabupaten Kota, guna menyamakan persepsi dalam memecahkan masalah, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga terwujudnya optimalisasi penerimaan pajak untuk masing-masing Daerah," kata Bupati.* (Jok

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang