Senin, 21 Oktober 2019 14:50

Kasus Pembakaran Lahan PT TI di Inhu Ditingkatkan ke Penyidikan

Polda Riau meningkatkan status kasus pembakaran lahan PT TI di Inhu. Kini menjadi penyidikan.

Riauterkini-RENGAT-Status pemeriksaan terhadap PT Teso Indah (PT TI) yang diduga melakukan pembakaran lahan meningkat, dari penyelidikan menjadi penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Peningkatan status PT TI dari penyelidikan menjadi penyidikan tindak pidana Karhutla dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Riau setelah melalui proses dengan memeriksa belasan saksi, terkait dugaan Karhutla yang terjadi diareal PT.TI yang berada di estate Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat, Inhu. Disampaikan Paur Humas Polres Inhu Aiptu Misran, Senin (21/10/19).

Mengutip ucapan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Riau AKBP Andri Sudarmadi. "Api boleh padam, asap boleh hilang tetapi hukum terhadap tindak pidana Karhutla tetap berjalan, ujarnya.

Peningkatan status penanganan tindak pidana Karhutla yang terjadi diareal PT TI setelah pihak Reskrimsus Polda Riau melakukan pengukuran dan pemetaan tematik bersama ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Inhu. Hal ini dilakukan untuk mengukur luasan areal yang terbakar.

"Dimana Karhutla yang terjadi dalam areal PT TI itu berada di Blok T18, T19, T20 berbatasan dengan hutan lindung Suaka Alam Margasatwa Kerumutan, Blok N14, N15 dan N16 dengan total areal terbakar seluas 69,06 Ha yang terjadi pada hari Senin (19/8/2019) lalu sekitar pukul 16.30 Wib," ungkapnya.

Penyidik Polda Riau juga telah memeriksa saksi per orang sebanyak 15 orang. Diantara 15 orang saksi itu berasal dari Polres Inhu sebanyak dua orang, dari pihak perusahaan sebanyak delapan orang, pihak masyarakat dua orang dan instasi tersebut sebanyak tiga orang. Dengan dasar itu pula Reskrimsus meningkatkan status penanganan terlapor dalam hal ini PT TI.

"Yang terpenting dalam peningkatan status penanganan tindak pidana Karhutla di PT TI telah dilakukan pengambilan sample, di lokasi kejadian oleh ahli Karhutla Prof DR Ir Bambang Hero Saharjo M.AGR. Sebelumnya juga ada dari ahli kerusakan tanah dan lingkungan yakni DR Ir Basuki Wasis Msi dan interogasi ahli perizinan usaha perkebunan Provinsi Riau oleh Ir Amrizal Ismail, tegasnya.

Terhadap terlapor diterapkan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana terlapor diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun, denda paling sedikit Rp 3 Milyar dan paling banyak Rp10 Milyar.

Selain itu juga dijerat dengan pasal 99 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 Milyar dan paling banyak Rp 3 Milyar.

"Modus operandinya perusahaan sengaja atau lalai tidak menyiapkan sarana dan prasarana, dana yang memadai, SOP dan sumber daya manusia atau pegawai untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, jelasnya. *** (guh/rls)


 

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang